Ketimbang Sesuaikan Tarif, PKB Dorong Penambahan Gerbong KRL

JAKARTA - Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Muhaimin Iskandar mendorong perbaikan fasilitas KRL guna menigkatkan antusiasme pengguna, ketimbang tarif moda transportasi ini disesuaikan. Demikian pemberitaan yang dibaca, Minggu (1/1/2023).

"Gerbong-gerbong ditambah agar tidak terlalu berdesakan ketika jam sibuk. Lalu, menambah palang pintu di perlintasan-perlintasan KRL yang belum terpasang," imbauan Muhaimin yang dikutip GoNEWS.co dari Republika.

Baca Juga: Kata DPR dan Kemenhub soal Rencanan Kenaikan Tarif KRL 

Baca Juga: 2023, Subsidi Tarif Kereta Ini Tembus Lebih dari Rp2,5 Triliun 

Menurut politisi yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI ini, subsidi tarif KRL selama ini sudah tepat sasaran. Perbaikan ataupun peningkatan fasilitas-fasilitas KRL diyakini akan mendapat respons positif dari masyarakat.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dalam suatu acara di Ruang Mataram Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (12/12/2022) lalu menjelaskan, pihaknya masih terus mengkaji ulang besaran tarif yang sesuai agar tidak memberatkan masyarakat dan tidak terlalu membebankan anggaran PSO (Public Service Obligation).

Baca Juga: DPR Dorong Pemberitaan Lebih Cepat dan Akurat 

Baca Juga: PKB Periksa Layanan Admin BPJS Tidak Jelas ke Calo Akomodasi Rawat Kamar 

"Semoga tahun depan (tahun 2023) akan ada kabar baik mengenai tarif KRL ini," kata Risal dikutip dari siaran resmi.

Risal memaparkan, peningkatan tarif operasional KRL Jabodetabek selalu terjadi akibat inflasi yang menyebabkan terjadinya peningkatan komponen-komponen biaya yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan subsidi PSO terus bertambah dan menjadi kontraproduktif terhadap upaya pembangunan yang masih terus berlangsung. Menurut Risal, besaran anggaran yang dialokasikan ini akan lebih produktif jika disalurkan untuk pembangunan prasarana dan peningkatan pelayanan perkeretaapian di seluruh Indonesia.

Baca Juga: Madam: PDIP dan PKB Bersama Partai Wong Cilik 

Baca Juga: Prabowo dan Muhaimin Temui 9 Kyai Sepuh di Jawa Tengah 

"Tarif KRL hari ini adalah hasil hitung-hitungan pada tahun 2015, tentu sudah tidak relevan dengan hitungan hari ini. Namun kami memahami bahwa ekonomi masyarakat sangat terdampak dengan adanya pandemi, sehingga kajian lebih lanjut masih kami lakukan untuk menimbang penyesuaian tarif ini," kata Risal.

Di Senayan, rencana penyesuaian tarif KRL ini tak hanya direspons oleh Muhaimin. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad juga turut berkomentar. Menurut Dasco, jika tarif disesuaikan maka harus jelas kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kata Dasco sebagaimana diberitakan GoNEWS.co sebelumnya, Dasco juga memastikan bahwa komisi terkait akan segera meminta penjelasan pemerintah terkait rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek.***