Bansos 2022 Sisakan PR, Anggaran Pengaman Sosial 2023 Tembus Rp470 Triliun

JAKARTA - Implementasi pengamanan sosial tahun 2022 masih menyisakan PR yang harus dibenahi. Setidaknya, terkait dengan data penerima Bansos (Bantuan Sosial) dalam DTKS (Data Terpadu Kesejehateraan Sosial) yang ada di Kementerian Sosial.

"Selama ini sebagian masyarakat menilai proses pendaftaran DTKS cukup sulit karena waktu yang pendek, tidak punya gawai, dan jaringan internet tidak stabil," kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam suatu keterangan tertulis kepada GoNEWS.co, Jumat (30/12/2022).

Baca Juga: Kata BPK dan BPKP soal Subsidi BBM dan Bansos 

Baca Juga: Ekonom Sebut Bansos Tepat Hadapi Krisis Global 

Menurut Ketum PKB itu, Kemensos harus melakukan pembenahan. Termasuk, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pengecekan ulang data masyarakat yang telah terverifikasi dan tervalidasi dalam DTKS agar penyaluran bantuan tepat guna dan tepat waktu.

Evaluasi ini penting dilakukan agar Bansos tahun mendatang bisa tepat sasaran. Diketahui, anggaran pengaman sosial tahun 2023 tembus 470an triliun.

Baca Juga: Ribuan ASN Terima Bansos

Baca Juga: Kasus Bansos, Vonis Bui Juliari Lebih Berat dari Tuntutan 

"Tahun ini, kami membelanjakan untuk subsidi kompensasi di atas Rp 500 triliun, tahun depan Bansos dianggarkan mencapai Rp 470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang rentan," katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12/2022) lalu.

Berdasarkan data dewan, anggaran ini akan diwujudkan dalam berbagai program di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar (PIP) Kementerian Agama (Kemenag), dan PIP Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Dikdasmen Kemendikbud Ristek).***