Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
Olahraga
21 jam yang lalu
PSIS Kantongi Licensing AFC Challenge League Dan BRI Liga 1
2
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Heru Budi Hartono Tinjau Lokasi Pembebasan Lahan Normalisasi Kali Ciliwung
3
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
Umum
19 jam yang lalu
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
4
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
DKI Jakarta
22 jam yang lalu
Senator Dailami Sesalkan Pengelola Minimarket Memukul Bukan Merangkul Jukir
5
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
Umum
16 jam yang lalu
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
6
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Olahraga
21 jam yang lalu
Arema FC Gandeng Apparel Nasional Musim Depan
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Jaga Harga Pangan, Tito Dorong Pemkot Gandeng Penegak Hukum Atasi Penimbunan

Jaga Harga Pangan, Tito Dorong Pemkot Gandeng Penegak Hukum Atasi Penimbunan
Mendagri Muhammad Tito di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Hotel Truntum Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa, 9 Agustus 2022. (foto: ist./puspen kemendagri for gonewsco)
Rabu, 10 Agustus 2022 15:38 WIB

PADANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito dalam suatu acara bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), kemarin, meminta peran nyata para Wali Kota dalam turut serta memitigasi dampak inflasi. Harga-harga komoditas pangan lintas daerah, sebaiknya bisa dipantau bersama.

"Saya akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Apeksi kalau Apeksi bisa membuat juga semacam WA (WhatsApp) grup atau apa pun juga tentang harga masing-masing di tiap-tiap daerah," ujarnya sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari keterangan Puspen Kemendagri di Jakarta.

Baca Juga: Optimalkan Pajak Kendaraan, Kemendagri dan Pembina Samsat Turun ke Jabar 

Baca Juga: Mendagri Minta Lulusan IPDN Siap Ditugaskan di Mana Saja 

Melalui grup tersebut, lanjut Mendagri, daerah dapat mengetahui harga suatu komoditas di daerah lain, termasuk membandingkannya dengan produksi daerahnya sendiri. Dengan demikian, Pemda dapat memiliki opsi cara pemenuhan kebutuhan barang saat terjadi kelangkaan.

Kerjasama juga dapat dilakukan dengan pihak lainnya, saat Pemda menghadapi penyebab inflasi akibat persoalan distribusi, misalnya karena adanya penimbunan. Kerjasama itu bisa dilakukan dengan aparat keamanan, penegak hukum, dan pihak lainnya. Namun, Pemda juga dapat lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif kepada pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan.

Baca Juga: Kemendagri Dorong Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla 

Baca Juga: Terima Audiensi Para Kepala Desa dari Sumbar, Ini Yang Dibahas Pemdes Kemendagri 

"Kalau seandainya persuasif enggak bisa, ya koersif, penegakan hukum," tandasnya.

Tito menegaskan peran para Wali Kota dalam membantu pemerintah pusat mengendalikan inflasi amat penting. "Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri," ujar Tito.

Baca Juga: Mitigasi Inflasi, Anggota DPR Desak Percepatan Realisasi Anggaran PC-PEN 

Baca Juga: Pemerintah Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Masih Diatas Inflasi 

Diantara yang bisa ditempuh pemerintah kota dan jajaran dalam menanggulangi inflasi adalah dengan menggerakkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan di daerah.

"Jumlah kota di Indonesia juga terbilang banyak dengan total 98 kota. Karena itu, Wali Kota merupakan salah satu power yang dimiliki Indonesia, termasuk dalam mengendalikan inflasi," kata Tito.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Nasional, DKI Jakarta, Sumatera Barat
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/