DPR: APBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Ketegangan Beijing-Taipei
 |
| Proyektil diluncurkan dari lokasi yang tidak ditentukan di China, Kamis, 4 Agustus 2022. (gambar: ist./rekaman video yang dijalankan oleh CCTV China) |
Sabtu, 06 Agustus 2022 10:12 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad dalam keterangannya yang dibaca Sabtu (6/8/2022) menyatakan, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 harus menghitung potensi dampak ketegangan Beijing dan Taipei.
"Belajar dari APBN 2022, proses penyusunannya tidak mempertimbangkan perang Ukraina-Rusia. Tidak ada prediksi perang Ukraina-Rusia akan pecah," ujar Kamrussamad sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen.
Baca Juga: Soal Investasi, Pakar: Jepang lebih Berkomitmen dari China
Baca Juga: CORE Indonesia: Kurangi Beban APBN Harus dengan Benahi Mekanisme Penyaluran Subsidi
Kamrussamad menyebut realitanya saat ini perang Ukraina dengan Rusia menjadi episentrum resesi global, selain pandemi Covid-19. Karena itu, Kemenkeu diminta mewaspadai jangan sampai penyusunan APBN 2023 mengulang hal yang sama.
"Presiden Jokowi akan membacakan Pidato RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya, yaitu tanggal 16 Agustus minggu depan, Pemerintah harus antisipasi perlunya pertimbangan perang Laut China Selatan dalam penyusunan RAPBN 2023," ujar Kamrussamad.***
| Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
| Kategori | : | Ekonomi, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta |
