Libatkan KASAD untuk Urusi Minyak Goreng, DPR Anggap Pemerintah Lebay

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik langkah pemerintah melibatkan Kasad untuk mengendalikan harga dan ketersediaan minyak goreng (migor) di pasaran. Menurutnya tindakan tersebut terlalu berlebihan dan salah sasaran.

Yang dibutuhkan di lapangan adalah pengawasan dengan pendekatan keamanan, bukan pengawasan dengan pendekatan pertahanan. "Terlalu berlebihan kalau Kasad ikut campur soal migor. Selain bukan tupoksinya keterlibatan Kasad dalam hal ini bisa membuat pedagang kecil takut dan terteror," kata Mulyanto kepada GoNews.co, Kamis (2/6/2022) di Jakarta.

Mulyanto menegaskan pemerintah jangan kalap mengatasi masalah kemahalan dan ketersediaan migor. Cukup libatkan pihak kepolisian untuk menindak pihak-pihak tertentu yang dianggap menjadi penyebab mahal dan langkanya migor di pasaran.

"Pedagang di pasar mana bisa memainkan harga di pasaran. Mereka hanya jual berdasarkan harga yang ditetapkan produsen dan distributor besar. Jadi salah sasaran kalau pemerintah menerjunkan pasukan TNI, apalagi dipimpin Kasad langsung, ke pasar-pasar," sindir Mulyanto.

Mulyanto minta pemerintah menerapkan pendekatan integratif tata niaga, perdagangan, industri dan pengamanan berbasis wilayah untuk mengendalikan ketersediaan dan kemahalan migor ini. Bukan dengan pendekatan pertahanan keamanan yang memunculkan ketakutan.

Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.

"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," tegas Mulyanto.***