"Efektivitas penyaluran KUR sangat tergantung dengan perbaikan data base pelaku UMKM, serta niat baik pihak perbankan dibuktikan dengan mempermudah syarat akses kredit di perbankan, sehingga masyarakat atau pelaku UMKM bisa dengan mudah mengakses dana KUR yang ada," kata Fauzi kepada GoNEWS.co.
Pemerintah, kata Fauzi, telah menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan KUR Syariah dengan persyaratan ringan dan bunga yang rendah (6%).
Sejauh ini, menurut Fauzi, negara telah menunjukkan peran terhadap UMKM. Setidaknya, melalui klaster 01 - 05 Omnibuslaw UU Cipta Kerja, yakni terkait dengan; Penyederhanaan Izin Berusaha, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM serta Kemudahan Berusaha.
Selama Pandemi Covid-19, sambung Fauzi, pemerintah juga telah menunjukkan peran antara lain dalam bentuk restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, bantuan PPh final ditanggung pemerintah, dan membantu pelaku usaha mikro-sekitar 12 juta-yang belum terakses kredit perbankan.
Fauzi mencatat, pajak penghasilan (PPh) final bagi UMKM telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Pemerintah juga memberi dukungan pemasaran melalui pelatihan branding produk, fasilitasi pameran produk dan penyediaan platform online untuk pemasaran produk UMKM serta pelatihan teknis, manajemen dan kewirausahaan.
UMKM dan koperasi, kata Fauzi, juga dapat terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu pengadaan sampai dengan Rp50 juta, pengadaan langsung secara elektronik untuk pengadaan Rp50 juta - Rp 200 juta dan e-katalog untuk pembelian dengan metode e-purchasing.
"Sampai dengan 30 Juli 2020, dari total rencana paket pengadaan pemerintah pada 2020 senilai Rp749 triliun, pencadangan untuk UMKM sebesar Rp307 triliun tetapi baru terealisasi Rp56 triliun," ujarnya.
Meski sejumlah dukungan telah diberikan, kata Fauzi, Indeks Kebijakan UMKM Indonesia berada di angka 3,41 atau masih lebih rendah daripada Malaysia, Singapura, dan Thailand yang sudah lebih dari 5.***
