Mulyanto Minta Presiden Tutup Mulut Luhut Biar Tak Tebar Teror soal Kenaikan BBM

JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mendapat kecaman dari Komisi VII DPR RI terkait pernyataanya soal kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kg.

Menurut Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, Luhut tidak punya kewenangan bicara soal kenaikan harga BBM dan LPG. Apalagi, pemerintah belum pernah membahasnya dengan DPR RI. "Pernyataannya membuat resah dan meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka," kata Mulyanto, Sabtu (2/4/2022).

"Harusnya yang bicara seperti ini adalah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya. Itupun tidak dengan cara intimidasi seperti ini yang dapat membuat resah masyarakat. Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadhan," lanjut Mulyanto.

Politkus PKS ini sudah gerah melihat tindak-tanduk Luhut yang ia nilai sangat arogan. Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo menutup mulut Luhut agar tak lagi mengeluarkan pernyataan yang membuat maayarakat resah.

"Agar jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah. Karena masyarakat masih kesulitan dengan beban yang ada," katanya.

"Soal Minyak goreng saja belum selesai. Lalu kelangkaan solar dan pertalite. Ini semua semakin menekan kehidupan harian mereka. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar, karena terdampak pandemi Covid-19," demikian Mulyanto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, selain bensin Pertamax yang sudah naik, bensin Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kg juga akan mengalami kenaikan secara bertahap sampai September 2022 (1/4).***