Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PSM Makassar dan Borneo FC Resmi Ikuti ASEAN Club Championship
Olahraga
4 jam yang lalu
PSM Makassar dan Borneo FC Resmi Ikuti ASEAN Club Championship
2
Gerindra Siapkan Empat Tokoh Ini untuk Pilkada DKI
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Gerindra Siapkan Empat Tokoh Ini untuk Pilkada DKI
3
Haris Muhammadun Mantap Melaju Sebagai Wakil Wali Kota Tangerang
Pemerintahan
4 jam yang lalu
Haris Muhammadun Mantap Melaju Sebagai Wakil Wali Kota Tangerang
4
Indonesia Gagal Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris, Shin Tae-yong Kena Kartu Merah
Olahraga
25 menit yang lalu
Indonesia Gagal Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris, Shin Tae-yong Kena Kartu Merah
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Luhut: Kami Capek Dengar Istilah Kadrun, Kita Mau Damai

Luhut: Kami Capek Dengar Istilah Kadrun, Kita Mau Damai
Rabu, 16 Maret 2022 16:49 WIB

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya bicara soal wacana Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengatakan berdasarkan pengamatannya, banyak masyarakat yang ingin agar anggaran pemerintah difokuskan untuk COVID-19, bukan pemilu.

"Kalau saya melihat di bawah, saya sudah sampaikan, kok, banyak rakyat nanya yang saya ungkap ini, ya, saya boleh benar, boleh enggak benar. Sekarang kita tenang-tenang kok. Kedua, kenapa duit begitu besar itu, kan, banyak mengenai pilpres mau dihabisin sekarang," kata Luhut dalam acara DEWG G20 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (16/3).

"Mbok nanti, lho, kita masih sibuk dengan COVID, keadaan masih begini dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pertanyaan kenapa mesti kita buru-buru. Kami capek juga dengar istilah kadrun lawan kadrun, apa istilahnya dulu itu," lanjutnya.

Luhut berpandangan alasan pemilu ditunda juga ingin menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Dia pun mengaku heran mengapa wacana ini dianggap salah di era demokrasi.

Sebab, kata dia, wacana ini akan diproses di DPR. Jika DPR menyatakan tak setuju, wacana ini akan berhenti dengan sendirinya. "Kita mau damai itu saja sebenarnya. Itu, kan, semua berproses kalau nanti proses di jalan sampai ke DPR, ya, bagus, DPR enggak setuju, ya, berhenti. Kalau sampai di DPR setuju, sampai ke MPR, berhenti, ya, berhenti. Ya, itulah demokrasi kita kenapa mesti marah-marah ada yang salah?" sebut Luhut.

Terkait big data soal mayoritas masyarakat mendukung penundaan pemilu, ia menyebut data itu nyata dan tak dibuat-buat. Namun, ia enggan mengungkap data itu ke publik. "Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik]," kata Luhut.

Lebih lanjut, Luhut membantah sempat mengadakan pertemuan dengan sejumlah petinggi partai terkait wacana penundaan pemilu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/