Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ezra Walian Bertekad Sudahi Puasa Juara Persib Bandung
Olahraga
9 jam yang lalu
Ezra Walian Bertekad Sudahi Puasa Juara Persib Bandung
2
Tomas Jaktim Sebut Berpasangan Dailami Firdaus Potensial Menang di Pilkada Jakarta
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Tomas Jaktim Sebut Berpasangan Dailami Firdaus Potensial Menang di Pilkada Jakarta
3
Kadek Agung Sedih Bali United Kebobolan Di Menit Akhir
Olahraga
9 jam yang lalu
Kadek Agung Sedih Bali United Kebobolan Di Menit Akhir
4
Madura United Persembahkan Kemenangan Untuk Suporter
Olahraga
8 jam yang lalu
Madura United Persembahkan Kemenangan Untuk Suporter
5
Riski Afrisal Langsung Fokus Penuh Untuk Laga Leg Kedua
Olahraga
8 jam yang lalu
Riski Afrisal Langsung Fokus Penuh Untuk Laga Leg Kedua
6
Borneo FC Sudah Tampilkan Yang Terbaik, Angga Saputro: Masih Ada Peluang
Olahraga
7 jam yang lalu
Borneo FC Sudah Tampilkan Yang Terbaik, Angga Saputro: Masih Ada Peluang
Home  /  Berita  /  Politik

Jelang Putusan MK, Ini Permintaan Ketua DPD RI ke Masyarakat

Jelang Putusan MK, Ini Permintaan Ketua DPD RI ke Masyarakat
Ilustrasi Gedung MK. (foto: Istimewa)
Rabu, 23 Februari 2022 17:00 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus gugatan presidential threshold 20 persen hari Kamis (24/2/2022) besok. Putusan tersebut akan dibacakan atas gugatan 6 pihak, selain pihak lain yang masih belum diputus dalam perkara yang sama.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sebagai tokoh yang juga mendorong penghapusan presidential threshold mengajak semua bangsa Indonesia untuk bermunajat dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar para Hakim MK berpihak kepada nurani dan melihat keinginan kebanyakan rakyat agar PT dihapus.

"Saya percaya Hakim MK pasti orang-orang yang beragama dan taat. Sehingga tidak dapat diintervensi oleh oligarki yang ingin mempertahankan adanya PT. Dan Hakim MK pasti juga melihat banyaknya antrian penggugat dalam perkara ini. Karena bukan hanya 6 pihak, tapi masih banyak di belakang dan yang baru akan daftar,” ujar LaNyalla di sela agenda Reses DPD RI di Surabaya, Rabu (23/2/2022).

Itu artinya, sambung LaNyalla, rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini tidak menginginkan adanya ambang batas pencalonan yang membatasi kemunculan putra-putri terbaik bangsa ini. "Tetapi tugas kita memang ikhtiar dan berdoa. Karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum, apabila kaum tersebut tidak memiliki keinginan untuk berubah. Dan selain ikhtiar, Allah SWT juga meminta kita untuk berdoa kepada-Nya dengan kesungguhan," tandasnya.

LaNyalla yakin Allah SWT pasti akan mengabulkan doa setiap hamba-Nya. Apakah seketika, atau nanti. Apalagi doa yang jelas untuk kemaslahatan bangsa dan negara. "Kita juga harus ingat, negeri ini lahir penuh dengan darah para syuhada. Dan negeri ini juga negeri para Waliyullah. Jangan menyepelekan dan meremehkan keinginan rakyat, apalagi dengan mendzolimi rakyat," urainya.

Karena, sambungnya, yang marah bukan rakyat, tapi Allah SWT. Dan balasan Allah SWT itu pasti. Bisa seketika, bisa juga nanti. Tidak akan luput. "Karena itu saya selalu katakan, kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan," pungkasnya seraya mengajak untuk memperbanyak membaca Hasbunallah wanikmal wakil dan memperbanyak membaca surat Al-Kautsar.

Seperti diberikan, MK akan memutus gugatan uji material atas Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam 6 berkas gugatan (gelombang pertama, red), yang diajukan oleh; Pertama, Ferry Joko Yuliantono. Kedua, Bustami Zainudin dan Fachrul Razi. Ketiga, Gatot Nurmantyo. Keempat, Lieus Sungkharisma. Kelima, Tamsil Linrung, Edwin Pratama Putra, dan Fahira Idris. Keenam, Ikhwan Mansyur Situmeang.***

wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/