Sulit Koordinasi, Basarah Nilai Sri Mulyani Tak Hormati Lemabaga MPR

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan pihaknya menerima keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas alokasi anggaran untuk 2022. Ia memahami langkah tersebut sebagai bagian refocusing anggaran pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, kata Basarah, pihaknya tak bisa menerima sikap Sri Mulyani yang sulit diajak koordinasi. Menurutnya, perempuan yang disapa Ani tersebut tak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dengan MPR.

"Jadi masalah pokoknya bukan pada pemotongan anggaran MPR tetapi lebih kepada sikap Menkeu yang dinilai tidak menghormati hubungan kelembagaan antara pemerintah dan MPR karena sulitnya Menkeu diajak koordinasi," kata Basarah, kepada wartawan Rabu (1/12/2021).

Politikus PDIP itu menyebut Ani beberapa kali mengabaikan undangan rapat yang dikirim pihaknya. Basarah menyebut MPR sudah beberapa kali mengagendakan rapat bersama bendahara negara tersebut, namun yang bersangkutan selalu berhalangan.

"Sebenarnya sikap Pimpinan MPR pada saat membahas program kerja untuk tahun 2022 tanggal 30 November 2021 kemarin bukan pada aspek pemotongan anggarannya," ujarnya.

Sebelumnya Ani dianggap tidak cakap mengelola kebijakan pemerintah terkait anggaran setelah memangkas alokasi anggaran untuk MPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad.

Fadel pun meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencopot Ani dari jabatan Menteri Keuangan. Fadel beralasan pemotongan anggaran tidak semestinya dilakukan lantaran jumlah pimpinan MPR kini bertambah dari empat menjadi 10 orang. "Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/11).

Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menghargai lembaga pimpinannya. Bamsoet mengatakan sudah beberapa kali mengundang Ani, namun anak buah Presiden Joko Widodo itu selalu membatalkan. "Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," tegas pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/12).

Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengakui Sri Mulyani memang sempat mendapatkan undangan rapat dari pimpinan MPR sebanyak dua kali. Namun, kata Yustinus, dia telah mengutus Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk mewakilinya rapat dengan MPR.***