APBN Biayai Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Mardani: Malapetaka yang Mengerikan

JAKARTA - Politikus PKS, Mardani Ali Sera menyebut keputusan pemerintah untuk menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan keputusan yang ceroboh.

Pemerintah menunjukkan inkonsistensi, yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. "Menunjukkan inkonsistensi pemerintah yg berpeluang besar merusak kredibilitas proyek2 BUMN. Dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN," ucap mardani dilansi dari laman twitter pribadinya, Selasa (12/10/2021).

Mardani menyebut pemerintah tidak hati-hati dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan dengan perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif. "Perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," lanjutnya.

Mardani Khawatir jika proyek ini justru akan membebani anggaran pemerintah itu sendiri. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19. "Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," ucap Legislator DPR RI ini.

Belum lagi masalah krisis yang dialami negara pasca pandemi covid-19, harusnya menuntut pemerintah dapat memastikan keuangan negara dipakai untuk mengatasi pandemi dan dampak sosial-ekonominya.

"Covid 19, krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara mana pun menuntut kita untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin untuk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Terutama seperti negara kita yang memiliki kemampuan fiskal," lanjutnya.

Mardani pun menyayangkan anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif.

"Kita sama-sama tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," pungkasnya.***