Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Borneo FC Kecewa Gagal Ke Final, Akui Permainan Tak Sesuai Harapan
Olahraga
16 jam yang lalu
Borneo FC Kecewa Gagal Ke Final, Akui Permainan Tak Sesuai Harapan
2
Dua Klub Pastikan Lolos Ke Babak Final Championship Series BRI Liga 1 2023/24
Olahraga
16 jam yang lalu
Dua Klub Pastikan Lolos Ke Babak Final Championship Series BRI Liga 1 2023/24
3
Sebagai PSN Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Harus Didukung
Pemerintahan
15 jam yang lalu
Sebagai PSN Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Harus Didukung
4
Tak Ada Insiden Saat Madura United FC Kembali Ke Hotel
Olahraga
16 jam yang lalu
Tak Ada Insiden Saat Madura United FC Kembali Ke Hotel
5
Jakpro Helat TIM Art Festival Mulai 30 Mei 2024
Umum
15 jam yang lalu
Jakpro Helat TIM Art Festival Mulai 30 Mei 2024
6
Arema FC Evaluasi Pemain Asing Dan Pulangkan Pemain Muda
Olahraga
15 jam yang lalu
Arema FC Evaluasi Pemain Asing Dan Pulangkan Pemain Muda
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Kemenkeu Jalin Dialog dengan DPR, Rancang Penurunan Defisit APBN

Kemenkeu Jalin Dialog dengan DPR, Rancang Penurunan Defisit APBN
Ilustrasi APBN. (gambar: pahamify.com)
Kamis, 26 Agustus 2021 14:52 WIB
JAKARTA - Wakil Menkeu RI, Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya tengah menjalin dialog dengan DPR RI agar defisit APBN bisa diturunkan ke angka 4,8 persen pada 2022.

Caranya, berdasarkan lansiran Antara yang dikutip GoNEWS.co, setelah pandemi Covid-19 tertangani maka belanja negara yang selama pandemi digunakan sebagai bantalan ekonomi akan dikonsolidasi untuk menurunkan defisit anggaran secara bertahap.

"Secara sederhana, kita menurunkan defisit. Tahun lalu defisit kita 6,1 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), tahun ini 5,7 persen, dan tahun depan sedang kita bicarakan dengan DPR, kita harap bisa 4,8 persen," kata Suahasil dalam 'Sarasehan Virtual 100 Ekonom', Kamis (26/8/2021).

Pada tahun 2023 mendatang, defisit APBN pun diharapkan kembali ke bawah 3 persen dari PDB. Untuk ini, pemerintah sedang mencari cara meningkatkan pendapatan perpajakan tanpa memberatkan masyarakat.

Pasalnya selama ini pajak digunakan tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara, tapi juga pembantu perekonomian masyarakat, melalui penyaluran berbagai insentif pajak.

"Sekarang, logika kita pajak adalah instrumen menangani perekonomian. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) tidak lagi alergi bertanya sektor usaha apa yang masih membutuhkan insentif pajak," katanya.

Selain itu, untuk mencapai target defisit di bawah 3 persen pada 2023, pemerintah juga akan menyalurkan belanja negara dengan lebih efisien tanpa mengurangi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Menata ini dalam pengelolaan fiskal jangka menengah menjadi sangat penting," ucapnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Pemerintahan, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/