Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
Umum
23 jam yang lalu
Musisi dan Wartawan yang Tergabung di PSKI Sukses Gelar Halalbihalal
2
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
Umum
20 jam yang lalu
Avril Lavigne Anggap Teori Konspirasi Tentangnya Sebagai Bukti Awet Muda
3
1st FOBI World Barongsai Championship 2024, Grace Natalie: Sejarah Terukir Pertama Kali Piala Presiden Diperebutkan
Olahraga
23 jam yang lalu
1st FOBI World Barongsai Championship 2024, Grace Natalie: Sejarah Terukir Pertama Kali Piala Presiden Diperebutkan
4
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
Umum
20 jam yang lalu
Tak Enak dengan Bea Cukai, Enzy Storia Harap Ada Perbaikan Layanan Publik
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Sri Mulyani Blunder Besar Skenariokan Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Restu Jokowi

Sri Mulyani Blunder Besar Skenariokan Perpanjangan PPKM Darurat Tanpa Restu Jokowi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani.(Foto: Istimewa)
Kamis, 15 Juli 2021 14:03 WIB

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai telah melakukan blunder terkait rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani blunder besar telah mengklaim adanya rencana perpanjangan PPKM. Saya yakin Presiden Jokowi belum memutuskan perpanjangan PPKM," kata Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer, Kamis (15/7/2021).

Selain belum direstui Presiden Jokowi, langkah Menkeu mengumumkan kemungkinan perpanjangan PPKM membuat rakyat khawatir. Sebab selama pembelakuan PPKM Darurat, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawahlah paling terdampak.

Oleh karenanya, ia meminta agar para pembantu presiden tidak mengeluarkan pernyataan yang meresahkan rakyat. "Para menteri harus berjibaku maksimal meminimalisir dampak pandemi. Harus spartan, bekerja 18 jam dalam sehari untuk rakyat. Bangsa kita sedang diuji," tegas aktivis 98 ini.

Noel, sapaan Immanuel juga mengingatkan agar elite politik tidak menjadi penunggang gelap dalam rencana aksi penolakan PPKM. "Ada info serius, mereka memanfaatkan penolakan rakyat terhadap PPKM untuk kepentingan politik. Targetnya mengganggu stabilitas politik," tutupnya.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya mengungkapkan skenario PPKM Darurat bisa diperpanjang hingga 6 minggu guna menekan penyebaran Covid-19.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," jelas Sri Mulyani saat rapat bersama Banggar DPR, Senin lalu (12/7).***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:DKI Jakarta, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/