Pandemi Menuntut Keselarasan Langkah Bahkan Bagi Indonesia yang Menganut Desentralisasi

JAKARTA - Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Republik Indonesia, Muhammad Tito, meminta kebijakan dalam penanganan pandemi paralel dan dilakukan secara simultan.

Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan Puspen Kemendagri, Tito menyebut, Pandemi Covid-19 menempatkan Indonesia sebagai penganut asas demokrasi sistem desentralisasi melalui otonomi daerah pada posisi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam penetapan formulasi dan pelaksanaan kebijakan.

"Kita melihat pemerintah pusat saja bergerak dengan kecepatan penuh, dengan gas penuh, untuk menangani pandemi Covid-19. (Itu, red) tidak akan pernah bisa sukses karena 50% mesin lain pemerintah ini ada pada pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota," kata Tito sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Senin (26/4/2021).

Menurut Tito, pemerintah daerah di seluruh tingkatan harus satu frekuensi dalam memahami kebijakan yang diambil. Tujuannya agar pada tataran implementasi, kebijakan pemerintah pusat dijabarkan dengan baik di tingkat daerah.

"Oleh karena itu, saya minta dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19 kebijakan pusat dapat benar-benar dijabarkan dan disamakan oleh daerah sesuai dengan karakter daerah masing-masing," pungkas Tito.***