Permintaan Mendagri untuk Pembangunan Kaltara

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam Musrenbang Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, secara virtual Selasa (13/4/2021). Musrenbang kali ini mengusung tema 'Pemantapan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif'.

"Saya mohon betul pembangunan yang dilakukan di Kaltara, sesuai dengan tema, berbasis inklusif dan berbasis lingkungan," kata Tito dalam siaran Puspen (Pusat Penerangan) Kemendagri yang dikutip GoNEWS.co, Selasa.

Kaltara, kata Tito, termasuk daerah hutan perawan. Pembangunan jangan sampai menimbulkan kerusakan lingkungan yang masif sehingga berpotensi menyebabkan bencana alam seperti banjir dan lain-lain.

"Ini beberapa daerah sudah too late, perlu melakukan reboisasi dan kembali realokasi tata ruang. Itu tidak gampang, tolong jangan meninggalkan legacy, untuk pemerintahan berikut dan anak cucu, yang tidak baik," tandasnya.

Mendagri menilai, aspek ekonomi dan kesehatan harus dibangun beriringan. Tak kalah penting, keduanya juga harus dijalankan secara inklusi dengan melibatkan masyarakat secara terbuka.

"Nah, yang inklusif ini maksudnya adalah untuk semua rakyat, terbuka untuk semua orang, bukan eksklusif. Nah untuk pertumbuhan inklusif ini, maka di antaranya adalah membuat sumber daya yang ada, usaha-usaha yang ada dengan melibatkan masyarakat," tegas Mendagri Tito.***