Indonesia Masih Impor 24,4 Ribu Ton Jahe, Harusnya Bisa Dihentikan
Penulis: Muslikhin Effendy
Meski demikian, tak semua jahe impor tersebut bisa masuk dan didistribusikan ke pasar. Pada 2020, tercatat 398,7 ton jahe mendapatkan penolakan. Sementara tahun ini, sebanyak 345,4 ton yang ditolak Kementerian Pertanian.
Direktur Utama PT Mahan Indo Global Jaiprakash Soni mengaku dirugikan karena adanya penolakan tersebut. Ia menuturkan jahe sebanyak 25 ton yang ia impor dari India pada tahun ini terpaksa dimusnahkan karena ditemukan tanah.
"Perusahaan yang dirugikan. Jadi saya rasa yang kena itu kami. Kemarin kami kontrak dengan perusahaan yang memusnahkan, sudah ada kontrak tertulis Rp1.300/Kg. Satu kontainer kurang lebih 26 ton. Setelah ditarik ditimbang lagi," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap pemerintah harus memberikan perhatian serius. "Pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap impor tersebut. Permintaan pasar terhadap jahe cukup tinggi. Sayang hal ini tidak diimbangi penambahan produksi. Inilah alasan akhirnya jahe diimpor. Tapi tentu keputusan ini tidak mendukung kemakmuran petani kita," katanya, Jumat (2/4/2021).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah sigap dalam menghadapi permintaan pasar. "Di Indonesia, setiap kabupaten memiliki dinas pertanian yang dapat secara cepat merespons kebutuhan pasar terhadap jahe. Hal ini menjadi kesempatan bagi petani untuk memiliki penghasilan saat masa pandemi. Jadi sekali lagi, orientasi impor harus terus dievaluasi," katanya.
LaNyalla mengatakan, hal seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten yang memiliki peluang-peluang memproduksi jahe atau tanaman lainnya yang mampu ditingkatkan, jika tren permintaan pasar meningkat.
Senator asal Jawa Timur ini menambahkan, di Indonesia sebenarnya setiap jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Meskipun ada sebagian komoditas yang memang harus ditutupi dengan impor.
"Ini sebenarnya keuntungan buat kita. Indonesia sudah disediakan alam yang makmur, tinggal kita mengolahnya dengan maksimal, dengan pendekatan inovasi kombinasi bio teknologi, dan otomasi. Yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah harus hadir ," tukasnya.
LaNyalla meminta pemerintah kabupaten untuk menggerakan petani untuk memproduksi berbagai jenis tanaman dan pangan yang cocok dan sesuai dengan wilayahnya.***
Kategori | : | DKI Jakarta, DPD RI, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa, Umum |