Golkar dan NasDem Dorong Vaksin Nusantara

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari Fraksi Partai Golkar, Azis Syamsuddin, meminta Kemenkes RI (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk segera mengeluarkan persetujuan dilakukannya proses uji klinis tahap dua Vaksin Nusantara.

"Pemerintah untuk mendukung pembiayaan penelitian vaksin Covid-19 dalam negeri, khususnya Vaksin Nusantara agar Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri, sehingga mempermudah pengadaan vaksin dan memiliki vaksin yang lebih cocok dengan karakteristik orang Indonesia, serta lebih terjamin kehalalannya," kata Azis dalam pernyataan pers yang dikutip GoNews.co pada Kamis (25/3/2021).

Pernyataan Azis, menyusul adanya penghentian sementara penelitian Vaksin Nusantara. Ini adalah vaksin berbasis sel dendritik yang diinisiasi oleh mantan Menkes yang juga Purnawirawan TNI Angkatan Darat, Terawan Agus Putranto.

Terkait hal ini, BPOM mengonfirmasi bahwa BPOM telah menyerahkan hasil penilaiannya terhadap Vaksin Nusantara kepada pelaksana peneliti dan kepada Kemenkes.

"Semua hasil inspeksi dan penilaian hasik UK (uji klinis) fase 1 kemarin sudah diberikan ke Tim Peneliti dan Kementerian Kesehatan," kata Kepala Badan POM, Penny Lukita kepada GoNews.co Kamis.

Sejauh ini, penelitian Vaksin Nusantara berlangsung di Rumah Sakit dr Kariadi, Semarang. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, melalui kepala dinasnya, Yulianto Prabowo mengatakan dalam lansiran kompastv.com bahwa "Kita cuma sebatas sebagai tempat penelitian saja," sementara kewenangan penghentian penelitian merupakan otoritas pusat.

Sementara itu, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, dalam lansiran itu menyebut bahwa pihak RSUP Dr Kariadi Semarang lah yang mengajukan penghentian sementara tersebut, melalui surat yang ditandatangani Plt Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, Dodik Tugasworo Pramukarso.

Permohonan itu permintaan dari RSUP Kariadi untuk sementara melengkapi dulu persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang diminta BPOM untuk masuk ke fase kedua.

Menurut Nadia, penghentian sementara itu diperkirakan berlangsung dalam waktu yang tidak lama. Sebab secara paralel, BPOM juga mengkaji persyaratan CPOB tersebut. Perkembangan kondisi penelitian vaksin Nusantara ini pun disampaikan kepada Kemenristek BRIN (Kementerian Riset, Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional).

"Agar sama-sama kita mengawal penelitian terkait vaksinasi nusantara ini," ujar Nadia dikutip dari kompas.com.

Sebagai pengingat, Kemeristek/BRIN juga sudah lebih dulu meneliti vaksin melalui Eijkman. Vaksin Merah Putih menjadi sebutan bagi vaksin karya lokal itu.

Penghentian sementara penelitian ini juga diiringi dengan hilangnya pembahasan Vaksin Nusantara di DPR pada rapat Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes pada 10 Maret 2021. Sontak, ini pun jadi perhatian Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene.

"Kami belum mendengar penjelasan dari Pak Wakil Menteri untuk Vaksin Nusantara. Sebetulnya di materi pertama, saya sudah melihat, tetapi kenapa di materi yang kedua ini tidak ada. Di pemaparan yang diteruskan kepada anggota Komisi IX tidak ada sama sekali menyangkut Vaksin Nusantara di materi yang kedua," kata politisi partai NasDem itu sebagaimana dilansir merdeka.com.

"Kami mendukung karya anak bangsa, obat atau apapun itu tapi ketika kami menerima materi Kemenkes dan bisa diganti seperti itu, ini jadi pertanyaan, ada apa sebenarnya?" tanya Felly dalam rapat, Rabu pekan lalu itu.

Agenda rapat Komisi IX DPR RI yang diterima GoNews.co pada Rabu kala itu menyebut, rapat tersebut adalah Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Riset dan Teknologi RI/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Direktur Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman, Tim Peneliti RSUP dr. Kariadi Semarang dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Saudara Letjen TNI (Purn) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad, MSC, MPH dan Saudara Prof. Dr. C.A. Nidom, Drh, MS., Universitas Airlangga Surabaya, untuk membahas mengenai penjelasan tentang dukungan pemerintah terhadap Pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.***