Telak! Gede Pasek Jawab Sindirian soal 'Ketum Partai Gagal Kudeta'

JAKARTA - Gede Pasek Suardika menjawab sindirian akun Twitter @Andiarief__, akun yang dikenal sebagai akun milik Ketua Bappilu (Ketua Badan Pemenangan Pemilu) Partai Demokrat. Dalam sindirian itu, Pasek disebut menjabat Ketua Umum Partai Gagal Kudeta.

"Saya nggak ada urusan dengan yang ada sekarang. Urusan saya adalah memastikan sejarah dulu itu, faktual. Sehingga menyangkut Mas Anas, menyangkut perlakuan SBY, menyangkut berbagai rekayasa, itu faktual. Karena apa, karena saya bagian daripada pelaku sejarah itu. Nah, Kalau yang sekarang saya nggak ngerti," sanggah mantan Ketua DPP Partai Demokrat departemen Pemuda dan Olahraga tahun 2010-2015 itu kepada GoNews.co, Minggu (21/3/2021).

Mantan Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Demokrat itu menegaskan, apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini bukan lagi urusan dirinya. "Urusan kita, urusan sejarah yang masa lalu, jangan dikaburkan,".

Alih-alih merasa diserang oleh Andi Arief, Pasek malah menilai bahwa pernyataan-pernyataan @Andiarief__ terkait dengan KLB Demokrat jauh dari kualitas. Kata Pasek, "Statement-statement-nya sangat-sangat nggak terarah dan nggak berkualitas. Kan dulu bilang mau cegat ratusan orang, mau cegat Moeldoko di Bandara, ternyata nggak ada,".

"Kebanyakan gertak sambal, sambalnya nggak ada, cabenya mahal kali. Mau gertak sambal tapi cabenya mahal, jadinya kan gimana, nggak pedes," ujar Pasek.

Pasek yang sejak dulu dikenal sebagai loyalis Anas Urbaningrum itu menegaskan, urusannya adalah urusan fakta sejarah di masa lalu yakni, terkait Anas Urbaningrum, maupun juga rekayasa-rekayasa Cikeas dan lain sebagainya, termasuk dugaan keterlibatan oknum KPK.

Ketimbang menyindir dirinya, Pasek berpandangan, mestinya diserang oleh @Andiarief__ adalah Nazarudin. "Kan awal-awal nyerang, abis itu tiarap. Kenapa? Takut dia nyerang lagi?".

"(Saya, red) nggak ada urusan dengan yang sekarang. Urusan sekarang ini urusan Pak Moeldoko lawan SBY, Mas AHY. Urusan saya adalah menjaga, memastikan mas Anas dalam fakta-fakta yang ada, yang dulu tidak bisa kita ungkap secara gamblang. Momentumnya adalah sekarang saya harus buka semua sebaik-baiknya agar publik tahu bahwa Mas Anas itu adalah korban konspirasi kekuasaan," kata Pasek yang kini juga menjabat Sekjen Pimnas PPI (Persatuan Pergerakan Indonesia), sebuah persatuan yang Ia dirikan bersama Anas.

Pasek memastikan dirinya merasa tidak diserang oleh Andi Arief karena Ia memang tidak berurusan dengan prahara Demokrat saat ini. "Ah, siapa itu (Andi Arief, red)? Dia apa itu? Ketua Umum apa? Saya nggak ada urusan ama dia,".

"Saya mengurus dan menjaga Mas Anas, membuka fakta-fakta terkait Mas Anas. Kalau kemudian nyerempet SBY, nyerempet yang lain itu fakta. Kalau Andi Arief nggak deh, waktu itu-zaman itu dia masih dimana itu," kata Pasek.

Pasek yang kini menjabat Sekjen Partai Hanura itu juga meyakini, sindirian @Andiarief__ tidak akan berdampak kepada partainya. Andi Arief, sebaiknya fokus bekerja di partai yang menanunginya saat ini.

"Ah nggak ada urusan. Andi Arief itu nyalon juga nggak pernah, lolos apa juga nggak pernah, gimana? Nggak ada kaitan lah. Kerja baik-baik aja lah di sana (Partai Demokrat, red)," kata Pasek.

Sebelumnya, akun @Andiarief__ pada 21 Maret 2021 menyebut nama Gede Pasek sebagai Ketum Partai yang dideklarasikan di Deli Serdang. Akun itu menuliskan, "Selamat atas lahirnya Partai lokal yang dideklarasikan di Deli Derdang. Nama Partainya saya dengar Partai Gagal Kudeta (PGK). Ketum Gede Pasek, Sekjen Joni Allen, ketua majelis tinggi Muhammad Rahmad,"..

Seperti diketahui, Partai Demokrat kini 'pecah' dengan terjadinya KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu. Kepala Staf Kepresidenan RI, Moledoko, didapuk jadi Ketua Umum versi KLB. Sementara Ketua Umum versi Kongres 2020 silam, masih dijabat oleh AHY (Agus Harimurti Yudhoyono).

Belakangan berkas yang dilaporkan Demokrat versi 'KLB' Deli Serdang kepada Kemenkumham dinyatakan tidak lengkap. Kata Menkumham RI, Yasonna Laoly, hari ini, "Kami kan punya waktu 7 hari. Mungkin Senin atau Selasa nanti kita lihat lagi,".

"Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak lengkap kita ambil keputusan," kata menteri dari PDIP itu.***