Wapres Maruf Paparkan 3 Tantangan Global Ekonomi Syariah

JAKARTA - Wapres RI (Wakil Presiden Republik Indonesia), Ma'ruf Amin, menyoroti sedikitnya tiga tantangan bagi ekonomi dan keuangan syariah agar berdaya saing global.

Maruf, menyampaikan hal itu dalam pendirian Center of Shafiec UNU Yogyakarta (Sharia Finance & Digital Economy Universitas Nadlatul Ulama Yogyakarta) pada Jumat (12/3/2021). Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua Umum IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) Indonesia yakni Bendahara Negara, Sri Mulyani Indrawati, dan Chairman Board of Trustee Shafiec UNU Yogyakarta, Mensesneg RI, Pratikno.

Adapun tantangan yang dimaksud Wapres, Maruf meliputi; Pertama adalah pengembangan halal value chain. Respons pemerintah dalam menjawab tantangan pertama ini, diantaranya, berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH), penguatan industri dan UMKM berbasis syariah/halal melalui UU Cipta Kerja, pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Sebabnya, disadari bahwa untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi. Yakni mulai dari input, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen. Untuk mendukung ini, pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH.

Kedua, lanjut Wapres, adalah digitalisasi. Pemerintah terus menyediakan dukungan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi pengembangan infrastruktur. Tujuannya untuk menguatkan platform ekonomi digital.

Pemerintah telah mengembangkan program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (Satria), dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station). Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital.

Ketiga adalah sumber daya manusia (SDM). Pada sisi ini, Wapres menekankan pentingnya peran kampus dalam melahirkan SDM andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat saat ini, Indonesia masih kekurangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Wapres pun meminta kurikulum disusun dengan menyesuaikan kebutuhan industri.

"Saat ini, pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan. Ke depan, seiring ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan," ujar Wapres sebagaimana dikutip GoNews.co dari beritasatu.com, Sabtu (13/3/2021).***