Pakar LIPI Sebut Manuver Moeldoko di KLB Demokrat Tidak Etis

JAKARTA - Manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dari mulai tidak mengakui adanya gerakan kudeta, hingga merancang KLB dan akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat di Sumatera Utara jelas tidak etis.

Apalagi, Moeldoko saat ini masih resmi mengemban jabatan sebagai pejabat tinggi negara. Demikian diungkapkan Pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro kepada GoNews.co, Sabtu (06/3/2021).

"Tidak hanya penilaian saya, tapi secara gamblang masyarakat juga merspon hal yang sama," tandasnya.

Tentu sikap Moeldoko ini kata Siti Zuhro, sejatinya tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang kesatria dan justeru mencoreng nama baiknya sendiri. "Ini dilarang keras. Tidak perlu belajar untuk jadi sarjana politik, yang seperti itu sudah tidak etis, jangan dilakukan. Apalagi Moeldoko adalah mantan Panglima TNI yang sudah terbiasa dengan sikap kesatria," ujarnya.

Bahkan menurut Siti lagi, KLB Demokrat yang digelar kubu Moeldoko dan sejumlah elite Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Jumat (5/3/2021) kemarin, tergolong tidak lazim, karena tidak mengikuti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Yang aneh adalah ketika Moeldoko dipilih jadi Ketua Umum tapi nyata-nyata bukan merupakan kader Demokrat. KLB di Sumut ini telah menafikan etika, norma dan menjungkirbalikan peraturan partai," katanya.

Untuk itu, Ia menyarankan, agar pemerintah mesti mewaspadai potensi goncangan politik usai kisruh Partai demokrat. Potensi goncangan politik kata Dia, mestinya tidak ada jika pemerintah tidak mengelola stabilitas politik dengan baik.

"Jujur, saya menilai, masyarakat sudah jemu dengan masalah di kalangan elite seperti yang terjadi di Partai Demokrat dan melibatkan pejabat tinggi negara. Terlebih saat ini pandemi virus corona juga memukul perekonomian masyarakat di berbagai lapisan," tukasnya.

"Apalagi, saat ini sebagian besar masyarakat berjibaku bagaimana menanggulangi dampak-dampak dahsyat dari Covid-19. Sementara elite bersaing luar biasa, berpikir hanya untuk 2024," kata Siti menambahkan.

Ia juga menilai, karena syahwat politik yang tak terkendali itu, lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi yang sangat amat tidak menarik, membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat. "Publik sudah jengah dengan masalah-masalah seperti ini," kata Siti.

Untuk diketahui, kekisruhan yang terjadi di Partai Demokrat mencapai titik puncak ketika sejumlah kader yang telah dipecat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Meski KLB tersebut dianggap oleh kubu SBY dan AHY sebagai Kongres abal-abal dan tidak sesuai dengan AD/ART.

Kini nasib Partai Demokrat berada di tangan Kemenkumham. DPP Demokrat meminta Kemenkumham untuk tidak mengakui kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang.***