Jangan hanya Untungkan Elite Jakarta, Rencana Pemekaran harus Sejahterakan Rakyat Papua

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM FPKS DPRRI, Sukamta, mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan pemekaran di Papua.

Namun demikian, menurutnya, pemekaran bukan hanya untuk menguntungkan dan demi kepentingan elite di Jakarta saja. Tapi juga bisa mensejahterakan warga asli Papua.

"Kami mendukung rencana pemekaran agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih meningkat," ujar Sukamta kepada GoNews.co, Kamis (4/3/2021) di Jakarta.

"Kami sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua," tandasnya.

Pemerintah kata Sukamta, harus benar -benar memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua.

"Pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional," tukasnya.

Anggota Komisi I DPR RI menyatakan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah, kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat.

"Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua. Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik," paparnya.

Secara khusus anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini menekankan bahwa pemekaran, otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua.

"Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja," tegasnya.

Orang Asli Papua (OAP) katanya lagi, merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang ari berbagai daerah di Indonesia. "Ini problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya. Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harsu dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah," urainya.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS ini juga mengingatkan, agar pemerintah melakukan pendekatan dengan cara-cara yang menyentuh akar masalah Papua.

"Yaitu diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua," pungkas Sukamta.***