E Tilang hingga Mafia Tanah di DKI Jakarta jadi Sorotan saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR

JAKARTA - Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) reses ke DKI Jakarta, Kamis-Jumat (18-19/2/2021). Kunjungan kerja spesifik kali ini membahas sejumlah agenda kerja bersama dengan Kanwil Kemenkumham Propinsi DKI Jakarta, Kejati DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya (PMJ), dan BNNP Jakarta.

"Salah satu pembahasan agenda kerja bersama adalah seputar kampung tangguh yang digaungkan Polda Metro Jaya di seantero Jakarta. Mengkaji konsep dan implementasinya, kami sungguh mengapresiasi program yang ditujukan untuk memutus mata rantai penularan virus Covid 19 ini. Poin apresiasi kami terfokus pada keberhasilan melibatkan berbagai elemen di dalam pelaksanaan program tersebut. Mulai personil TNI hingga para stakeholder di tingkat propinsi, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai tingkat RT/RW. Semua peduli dan semua terlibat. Luar biasa," ujar Eva Yuliana, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, dalam siaran persnya, Jumat (19/2).

Selain kampung tangguh, tambah Eva, kunker reses Komisi III DPR RI ke DKI Jakarta juga membahas sejumlah agenda kerja lainnya. Salahsatu yang relatif urgen adalah terkait rencana penerapan tilang elektronik. Komisi III DPR juga mengapresiasi persiapan yang sudah dilakukan Kapolda dan Dirlantas Polda Metro Jaya. Penerapan tilang elektronik secara massal telah mencakup kesiapan sarana prasarananya di seluruh ruas jalan di DKI Jakarta.

"Kami hanya mengingatkan, selain sarana dan prasarananya, Polda Metro Jaya juga perlu fokus mempersiapkan SDM Polri yang unggul. Bisa dibayangkan, tugas operasionalnya nanti mesti melakukan pengawasan melekat terhadap kemungkinan pelanggaran lalu lintas selama 24 jam penuh," pesan Eva.

Terakhir, Eva juga menyoroti pembahasan tentang mafia tanah di DKI Jakarta. Dalam hal ini, Eva mengapresiasi kerja Kapolda dan jajarannya yang secara sigap dan cepat membentuk tim khusus pemberantasan mafia tanah. Tim yang selanjutnya disebut satgas mafia tanah ini langsung merespon kasus pencurian tanah yang dilakukan sindikat atau komplotan tertentu.

"Dalam pembahasan lebih lanjut, saya menanyakan ruang lingkup dan tugas kerja satgas pemberantasan mafia tanah ini selanjutnya. Saya juga menanyakan seberapa banyak sebenarnya kasus pencurian tanah yang sedang ditangani. Baru satu yang terungkap atau sudah ada beberapa kasus serupa yang kini sedang ditangani?" tanya Eva mengulang agenda pembahasan dalam Kunker Reses Komisi III DPR RI tersebut.***