Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
Umum
22 jam yang lalu
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
2
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
Umum
22 jam yang lalu
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
3
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor 'Temurun' Jadi Ajang Fun Run
Umum
22 jam yang lalu
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor Temurun Jadi Ajang Fun Run
4
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
5
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
6 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
6
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
4 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Home  /  Berita  /  Riau

Jokowi Ingin Pemilu Tahun 2024, Untuk Persiapan Gibran Jadi Gubernur DKI?

Jokowi Ingin Pemilu Tahun 2024, Untuk Persiapan Gibran Jadi Gubernur DKI?
Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. (foto: istimewa)
Kamis, 11 Februari 2021 11:24 WIB
PEKANBARU - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan mencurigai bahwa Presiden Jokowi ingin memajukan anaknya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 mendatang.

Pasalnya, Gibran saat ini menjabat sebagai Walikota Solo usai menang di Pilkada 2020, sehingga Gibran memiliki waktu untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada DKI Jakarta.

Sebab, Demokrat melihat terjadi perubahan sikap pemerintah dari mendukung dan kemudian menolak pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan dilansir dari CNNIndonesia.com, Kamis (11/2).

Menurut Irwan, banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait sikap tidak konsisten pemerintah dan DPR terkait RUU Pemilu ini. Pasalnya, pemerintah dan seluruh parpol di DPR tak menolak keberadaan RUU Pemilu saat dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menilai kecurigaan bahwa pemerintah dan DPR hanya memikirkan kepentingan kekuasaan dalam langkah menyetop pembahasan RUU Pemilu merupakan hal yang susah untuk dibantah.

"Apalagi revisi UU Pemilu ini kan sejatinya adalah kehendak seluruh fraksi di parlemen ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam prolegnas prioritas 2020. Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan?" ujarnya.

Lebih lanjut, Irwan memastikan sikap Demokrat tetap konsisten mendorong pembahasan RUU Pemilu. Ia menegaskan partainya menolak Pilkada Serentak yang seharusnya digelar 2022 dan 2023 digeser menjadi 2024. ***

Editor:Hasbullah Tanjung
Sumber:Cnnindonesia.com
Kategori:Politik, Riau
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/