Yakini Vaksinasi sebagai 'Game Changer', Tito Dorong Percepatan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap terwujud kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta TNI/Polri dan stakeholder lainnya dapat mempercepat program vaksinasi. Tito berharap, vaksinasi betul-betul bisa menjadi game changer.

Percepatan vaksinasi, menurut Tito, penting dilakukan agar rentang periode pertama dengan periode terakhir penerima vaksin memiliki kekebalan kelompok yang sama, sehingga herd immunity dapat terwujud. Dengan demikian, rantai penyebaran dan penularan Covid-19 dapat diputus.

Terkait hal tersebut, Tito meminta pemerintah kota/kabupaten, untuk serius mendukung vaksinasi massal Covid-19.

"Tolong dibantu kampanye vaksin ini, agar bisa diterima publik, karena masih ada beberapa daerah yang masih memiliki komunitas yang anti vaksin ini," pinta Tito dalam acara Dialog Nasional secara virual yang diselenggarakan oleh APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Senin (25/1/2021).

Pada dialog gelaran APEKSI yang mengusung optimisme dalam tajuk, 'Penguatan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan Pasca Pandemi Covid-19', Tito menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan, paralel dengan kesadaran untuk divaksin.

"Tolong disampaikan betul kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu bukan obat, vaksinasi itu adalah untuk mem-provoke, menstimulasi dan merangsang kekebalan tubuh untuk mengeluarkan antibodi yang spesifik yang bisa melawan Covid-19," ujarnya.

Seperti diketahui prinsip vaksinasi ini ada dua. Pertama untuk memproteksi orang yang sudah divaksin agar memiliki antibodi, untuk melindungi diri dari paparan berikutnya. Sedangkan yang kedua untuk membangun herd immunity (kekebalan kelompok). Namun demikian, kekebalan kelompok hanya akan terjadi jika 2/3 populasi sudah memproduksi antibodi dalam tubuhnya pada waktu atau periode yang sama.

Untuk itu, saat ini percepatan yang dilakukan pemerintah pusat adalah dengan mendatangkan vaksin dari beberapa perusahaan, dan memanfaatkan infrastruktur untuk distribusi sekaligus menyiapkan storage (penyimpanannya). Termasuk melatih vaksinator untuk melakukan vaksinasi dan mengobservasi bersama Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sementara percepatan distribusi dibantu TNI/Polri. Peran kepala daerah juga dibutuhkan dalam menyiapkan fasilitas storage (penyimpanan) dan membantu pendistribusian. Kemudian, daerah juga diminta menyiapkan data skala prioritas penerima vaksin, by name by address, dan mengaplikasikan tata cara yang sama seperti di Pilkada 2020 agar tidak terjadi kerumunan.

"Pemerintah daerah membantu semaksimal mungkin, vaksinatornya, kepala dinas kesehatan harus bekerja serempak untuk membantu mempersiapkan para vaksinator, sehingga ketika vaksin sudah didistribusikan oleh pemerintah pusat maka di daerah sudah siap," ujarnya.***