Terima Data Penduduk dari LPPM IPB, Mensos singgung Terbukanya Ruang Inovasi

BEKASI - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharani, menegaskan pentingnya validitas data sebagai penunjang setiap program pembangunan. Meski kewenangan data ada di pemerintahan pusat, Risma menyebut masih terbuka ruang inovasi.

"Memang tak bisa dipungkiri data merupakan kewenangan dari pusat, tapi ada ruang inovasi yang perlu kita hasilkan," kata Risma di Kantor Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jumat (22/1/2021).

Hal tersebut disampaikan Risma dalam serah terima data presisi penduduk desa hasil pendataan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas IPB.

Dalam kesempatan itu, Risma mengatakan, program pembangunan di segala lini kehidupan akan menjadi tepat guna, tepat sasaran, akuntabel dan transparan apabila dilakukan dengan menggunakan basis data akurat dari hasil riset dan dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah.

"Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah," kata Risma.

Terpisah, rekan separtai Risma, Rieke Diah Pitaloka mengatakan, dengan data desa presisi dan akurat maka polemik perihal permasalahan distribusi bantuan sosial bisa dihindari.

"Memanfaatkan teknologi, dengan adanya data desa presisi diharapkan tidak ada lagi bantuan yang tidak tepat sasaran selama pandemi Covid-19 dan bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia," kata Rieke.***