2021, Transportasi Udara Minim 'Face to Face Transaction'

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengungkapkan, kerjasama Kemendagri dengan Kementerian Perhubungan akan mendorong implementasi transaksi digital transportasi udara yang lebih baik.

"Kemendagri berpandangan bahwa untuk negara kepulauan sebesar Indonesia, transportasi yang paling tepat adalah transportasi udara, sehingga kerjasama dengan Kemenhub akan diarahkan ke arah sana," kata Benni kepada GoNews.co, Kamis (24/12/2020).

"Ini bukan berarti bahwa transportasi darat itu tidak penting, kita tetap membutuhkan transportasi baik darat maupun laut, terutama untuk dukungan angkutan barang" imbuh Benni menegaskan.

Penandatangan nota kesepahaman antara Kemendagri-Kemenhub telah dilakukan di Jakarta pada Rabu (23/12/2020). Benni menjelaskan, itu adalah kesepahaman umum sinergi kedua Kementerian, dan akan dilanjutkan dengan penandatangan kerjasama spesifik lebih teknis.

"Data Dukcapil sebetulnya sudah lama mendukung kerja berbagai Kementerian. Untuk nota kesepahaman dengan Kemenhub kemarin, arahnya adalah optimalisasi penggunaan finger print/FP dan face recognition/FR guna meminimalisir face to face transaction," kata Benni.

Kemendagri berpandangan, terwujudnya transaksi transprtasi udara yang minim tatap muka, akan mendukung upaya negara dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Belum diketahui jadwal pasti, kapan penandatangan kerjasama spesifik terkait dukungan teknologi FP dan FR dari Dukcapil Kemendagri dengan Kemenhub RI akan dilakukan.

Kata Benni, "Saya kira secepatnya akan ditindaklanjuti, diawal-awal 2021,".

Sebelumnya, usai penandatanganan nota kesepahaman Kemendagri-Kemenhub pada Rabu, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, ruang lingkup kerjasama kedua Kementerian itu meliputi beberapa hal, yakni; pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK); data kependudukan dan KTP-elektronik; kemudian perputaran data dan informasi dalam bidang perhubungan dan pemerintahan dalam negeri; serta dukungan penyediaan pelaksanaan dan perundangan dalam bidang perhubungan dan pemerintahan dalam negeri.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam kesempatan Rabu itu mengatakan, perjanjian kerjasama akan menyentuh semua sektor kerja Kemenhub. "Baik itu udara, laut, kereta api dan darat,".

"(Kita, red) berkoordinasi apabila kita melakukan pembangunan, karena biasanya pembangunan itu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Dirjen Bangda bisa memberikan jalan keluar dan memfasilitasi hingga terselesaikan dengan baik. Oleh karenanya hari ini kita akan melakukan beberapa hal, fungsi-fungsi yang sudah ada di Kemendagri (seperti) pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el, pertukaran data-data informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Jadi kami juga mengharapkan ada case-case tertentu spesifik yang bisa memberikan suatu perubahan bagi konektivitas yang ada di Indonesia," kata Budi.***