Pandemi Masih Berlangsung, Legislator NasDem Dorong Reformasi Menyeluruh di Kemensos

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Langkah ini, diyakini lebih tepat ketimbang wacana pembubaran Kemensos.

"Kita prihatin dengan peristiwa mensos terjaring proses hukum di KPK ya. Dan menyikapinya, harus dengan tindakan cepat pergantian person di internal Kemensos agar kegiatan Kemensos bisa terus berjalan, karena bagaimanapun jaring pengaman sosial masih harus dilanjutkan untuk menjamin hajat hidup rakyat," kata Lisda kepada GoNews.co, Rabu (16/12/2020) malam.

"Jadi, bukan dengan membubarkan Kemensos seperti yang diwacakan saat ini. Istilahnya, ketika lumbung padi diganggu oleh tikus, bukan lumbungnya yang kita bakar, tapi tikusnya yang kita bunuh," imbuh Lisda menjelaskan.

Paradigma pembenahannya harus holistik, bukan sebatas mengganti Mensos tapi siapa-siapa yang menjabat sebagai eselon I di Kemensos juga harus diperhatikan.

"Iya ini harus. Jadi, reformasinya menyeluruh di tubuh Kemensos," kata Lisda.

Mengenai sosok pengganti mensos Juliari Batubara, Lisda menyatakan hal tersebut adalah hak preogratif presiden Jokowi. Dirinya mendengar ada sosok dari partai politik yang digadang-gadang untuk mengganti Juliari, ada juga dorongan relawan agar mensos dijabat oleh sosok profesional.

"Menurut saya, yang terpenting adalah personnya, bukan dari mana Ia berasal. Dari parpol pun, jika dia profesional kan baik juga toh. Tapi parpol juga sebaiknya tidak memaksakan jika kadernya belum ada yang tepat untuk mengisi jabatan mensos. Dan perlu diingat kursi menteri adalah hak preogratif presiden," ujar Lisda.

Satu hal yang sangat penting, menurut Lisda, seorang mensos harus mengetahui pasti apa yang dialami oleh masyarakat hingga ke level bawah dan pelosok, memiliki data yang kuat, sehingga program-program sosial bisa tepat dan berjalan efektif. Terlebih, situasi ekonomi-sosial di tahun mendatang masih mungkin membutuhkan banyak effort untuk memastikan hajat hidup rakyat terpenuhi.

"Sipapun yang menjabat mensos selanjutnya, harus bisa memastikan bahwa jaring pengaman sosial tahun mendatang terlaksana dengan lebih baik. Ada hal baik di Kemensos seperti pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial yang ditargetkan rampung tahun depan, itu harus dilanjutkan oleh menteri setelah Pak Juliari," kata Lisda.

Hal lain terkait program jaring pengaman sosial masa mendatang, lanjut Lisda, dirinya termasuk yang berpandangan bahwa bansos tunai lebih efektif ketimbang bansos dalam bentuk barang. Selain karena proses audit jadi lebih sederhana, impact ekonomi juga jadi lebih baik.

"Dengan bansos tunai, misalnya satu kabupaten ada yang Rp8 miliar atau Rp10 miliar, masyarakat penerima akan berbelanja di toko-toko di kabupaten tersebut sehingga ada perputaran ekonomi disana. Sementara jika dengan bansos barang yang dikirim ke daerah, biaya kirim per truk juga kan tidak sedikit, yang jika diakumulasi maka biaya akomodasi bansos barang di beberapa kabupaten misalnya, itu bisa digunakan untuk membeli sekian ton beras. Belum lagi jika kita bicara mengenai kualitas barang isian bansos yang belum tentu terjaga," tutup Lisda.***