Bamsoet Minta Pemerintah Tak Beri Ruang Spekulasi Jual-Beli Vaksin Corona

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah tidak memberi ruang bagi spekulasi jual-beli vaksin corona jalur mandiri. Agar masyarakat tidak terkecoh dan dirugikan, Satgas Covid-19 dan PT Bio Farma harus meningkatkan intensitas sosialisasi  informasi tentang rencana ketersediaan vaksin, jadual vaksinasi, harga vaksin dan tata cara pembelian vaksin corona jalur mandiri.

"Inisiatif pihak tertentu yang mulai membuka pemesanan atau pre order vaksin corona jalur mandiri pada saat sekarang ini jelas terlalu terburu-buru. Pertama, kepastian waktu bagi ketersediaan vaksin untuk kebutuhan dalam negeri belum dapat ditetapkan. Selain itu, harga vaksin juga belum ditetapkan oleh pemerintah. Bahkan pola distribusi vaksin dan metode jual-belinya juga masih dalam tahap rencana. Karena segala sesuatu tentang vaksin corona dan vaksinasi masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan, siapa pun hendaknya tidak berspekulasi guna menghindari kerugian masyarakat," tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (14/12/20).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Bio Farma memang berencana menerapkan metode pembelian dengan pemesanan lebih dahulu atau pre-order. Tetapi, hingga saat ini, Bio Farma belum melayani pre-order vaksin corona jalur mandiri untuk keperluan apapun. Termasuk keperluan fasilitas kesehatan maupun kebutuhan perorangan. 

"Jumlah produk jadi vaksin corona yang tersedia saat ini hanya 1,2 juta dosis. Pemanfaatannya diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Rencananya, akan ada bahan baku vaksin corona untuk pembuatan 45 juta dosis pada Januari 2021. Tetapi, prioritas pemanfaatannya pun belum ditetapkan pemerintah," kata Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, faktor yang tidak boleh diabaikan oleh masyarakat adalah ketentuan tentang izin penggunaan vaksin. Sebelum digunakan nantinya, vaksin corona harus mendapatkan izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use of authorization (EUA).

"Untuk kebutuhan jalur mandiri, vaksinnya memang belum ada. Karena ketentuan persyaratannya cukup ketat, masyarakat harus berhati-hati dan menunggu informasi resmi dari pemerintah. Termasuk informasi dari Satgas Covid-19 maupun dari Bio Farma sendiri," pungkas Bamsoet.***