DPR Desak Menteri BUMN Kawal Penyelesaian KCJB Sesuai Target

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong Menteri BUMN untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, akhir 2021.

Demikian diungkapkan Mohammad Toha menanggapi soal progres pembangunan KCJB yang hingga September 2020 baru mencapai 60 persen.

"Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, maka Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaian proyek tersebut. Apalagi, Pak Presiden Jokowi menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi di akhir 2021," ujar Politisi PKB itu, ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Diketahui, KJCB merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.

Di proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp90 triliun itu, Indonesia memiliki 60 persen saham di KCIC, dan sisanya 40 persen dikuasai oleh Cina.

Sebesar 60 persen saham Indonesia tersebut diwakili PT PSBI yang terdiri beberapa perusahaan BUMN, antara lain, PT Wijaya Karya (WIKA) yang memiliki saham 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga sebesar 12 persen.

Saat ditanya kemungkinan DPR RI memanggil PT PSBI untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengevaluasi kinerja penyelesaian proyek, Toha menyatakan, hal itu mungkin saja karena mitra kerja Komisi VI adalah dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN.

"Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP, karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN," papar Toha.

Apalagi, ucapnya, perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT PSBI juga ikut menyetor modal tunai yang penggunaannya tentu mesti ada pertanggungjawabannya. "Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Pak Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya," ucapnya.

Terkait komposisi direksi PT KCIC yang mewakili BUMN hanya berasal dari PT WIKA, Toha menyatakan, hal itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan saat RDP. "Hal itu juga bisa ditanyakan dalam RDP. Niat kami, bagaimana semua perusahaan BUMN terlibat secara sinergi dalam proyek tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur HSR PT KCIC Xin Xuezhong, saat seremoni pemasangan girder di Cikarang, Rabu, 2 September 2020, menyampaikan saat ini progres KCJB sudah mencapai 60 persen. Presiden Jokowi, saat meresmikan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated atau Tol Layang Japek 13 Desember 2019, menargetkan pada akhir 2021 KCJB sudah mulai beroperasi.***