Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
Olahraga
22 jam yang lalu
Indonesia Raih Tiket Final Piala Thomas 2024, Jojo: Fajar/Rian Penentu
2
Meski Cerai, Ria Ricis dan Teuku Ryan Tetap Jaga Hubungan Baik
Umum
23 jam yang lalu
Meski Cerai, Ria Ricis dan Teuku Ryan Tetap Jaga Hubungan Baik
3
Lawan Chinese Taipei, Fajar/Rian Tambah Keunggulan Indonesia 2-0
Olahraga
22 jam yang lalu
Lawan Chinese Taipei, Fajar/Rian Tambah Keunggulan Indonesia 2-0
4
Ed Sheeran Pilih Fokus Tur, Belum Mau Rilis Lagu Baru Tahun Ini
Umum
23 jam yang lalu
Ed Sheeran Pilih Fokus Tur, Belum Mau Rilis Lagu Baru Tahun Ini
5
Brad Pitt Kepergok Jalan Bareng Ines De Ramon di Pantai Santa Barbara
Umum
23 jam yang lalu
Brad Pitt Kepergok Jalan Bareng Ines De Ramon di Pantai Santa Barbara
6
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Olahraga
8 jam yang lalu
Indonesia Tertinggal 0-2 dari China, Fadia/Ribka: Hasilnya Belum Sesuai
Home  /  Berita  /  Nasional

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman

Rp252 Triliun APBD Dipendam di Bank, Mendagri: Kepala Daerah Jangan Cari Aman
Mendagri Tito Karnavian. (industry.co.id)
Sabtu, 24 Oktober 2020 10:33 WIB

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sekitar Rp252 triliun APBD provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia masih dipendam di bank.

Dikutip dari sindonews.com, Tito menuturkan, dana yang dipendam Pemda-Pemda di bank itu seharusnya digunakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Dijelaskannya, uang mencapai Rp252,78 triliun itu dimasukkan Pemda di bank dalam bentuk deposito, sedangkan bunganya justru dinikmati pengusaha.

''Ini disimpan, tapi bunga tidak beredar ke masyarakat, diedar ke bank. Itu terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha tertentu. Saya tidak mengerti apa ada pengusaha menengah kecil yang diberikan prioritas,'' kata Tito dalam video virtual, Kamis (22/10/2020).

Pemerintah daerah, lanjut Tito, bisa dinilai oleh pengusaha dalam menjalankan program dari dana APBD. Hal ini tidak sinkron dengan kebijakan di pemerintah pusat.

Total dana pemerintah provinsi yang disimpan di perbankan sebesar Rp76 triliun. Sementara, dana pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp167 triliun.

''Mohon kepala daerah tidak cari aman, tapi gimana betul-betul dana yang ada dibuat program yang memang diperlukan di masa krisis pandemi Covid-19,'' bebernya.

Dia mendesak kepala daerah untuk segera merealisasikan belanjanya. Sebab, penyerapan belanja di APBD sejauh ini masih rendah, yakni 51,83%.

''Ini sudah Oktober, tinggal dua bulan setengah, tapi biasanya dua minggu terakhir Desember tidak ada belanja. Artinya, hanya tingal dua bulan tapi belanja baru 51%,'' jelasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:sindonews.com
Kategori:Pemerintahan, Nasional
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/