Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
Olahraga
22 jam yang lalu
Kemenpora dan MNC Group Gelar Nobar Timnas U 23 Indonesia
2
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemenpora Dorong Pemuda Eksplorasi Minat dan Hobi Lewat Pesta Prestasi 2024
3
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
Olahraga
20 jam yang lalu
Lalu Mara Ingatkan Lobi Iwan Bule Bikin Shin Tae-yong Berani Ambil Resiko
4
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
Olahraga
20 jam yang lalu
Hadapi Uzbekistan di Semifinal Piala Asia U 23, Shin Tae-Yong Berikan Kepercayaan Kepada Pemain Timnas Indonesia
5
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
Olahraga
16 jam yang lalu
Witan Sulaeman: Kami Hadapi Lawan Bagus
6
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Umum
15 jam yang lalu
Zendaya Buka Peluang Kembali ke Dunia Musik dengan Lagu Baru
Home  /  Berita  /  MPR RI

Ratusan Akademisi bersama 'Jutaan Rakyat' Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap

Ratusan Akademisi bersama Jutaan Rakyat Tolak Ciptaker, Demokrat Makin Mantap
Sjarifuddin Hasan alias Syarief Hasan (Kaos biru) dalam sebuah kunjungan ke masyarakat. (Dok. Ist.)
Kamis, 08 Oktober 2020 11:38 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker).

Demokrat yang sejak lama menolak UU Ciptaker, kata Syarief, kini makin kokoh sikap lantaran ratusan guru besar hingga dekan dari berbagai universitas juga menyampaikan penolakan terhadap UU Ciptaker melalui surat terbuka kepada Presiden, para menteri, dan DPR RI. Selain Demokrat dan akademisi, penolakan juga menjadi sikap ratusan ribu buruh dan Rakyat.

"Bahkan jutaan," kata Syarief kepada Wartawan Senayan, Kamis (8/10/2020).

Para Guru Besar dan Akademisi, menurut Syarief, adalah orang-orang yang terpercaya untuk mengkaji berbagai isu strategis lantaran pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan objektif.

Olehnya itu, menurut Syarief, penolakan Guru Besar terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan secara janggal pada Senin (5/10/2020) harus menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah.

"Dari para guru besar karena UU Cipta Kerja sangat bias terhadap kepentingan pengusahan dan abai terhadap kepentingan rakyat kecil dan lingkungan," ungkap Syarief Hasan.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, MPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/