Hetifah Minta Kemendikbud Salurkan Bantuan Sosial untuk Guru Terdampak Pandemi

JAKARTA - Komisi X DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kemendikbud RI mengenai pembahasan anggaran Kemendikbud TA 2021, Senin (14/9/2020). Rapat yang digelar secara fisik dan virtual itu membahas, di antaranya, anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK).

Pemaparan disampaikan oleh Sekjen Kemendikbud Ainun Naim dan Dirjen GTK Kemendikbud Iwan Syahril. Pagu anggaran yang diajukan Kemendikbud sebesar Rp. 32,01 T untuk Setjen, dan Rp. 2,863 T Untuk Dirjen GTK.

BACA JUGA: Hetifah Dorong Kesejahteraan Pelaku Olahraga Nasional melalui Revisi UU SKN

BACA JUGA: HAORNAS 2020, Hetifah Dorong Pembudayaan Olahraga Lawan Pandemi

Hetifah Sjaifudian selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menyoroti tentang keberjalanan pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), yang Ia harap dapat berjalan lebih efektif di tahun 2021. 

"Karena anggaran sangat besar, saya harap programnya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang menjadi evaluasi terbesar di tahun 2020 harus diperbaiki di tahun 2021. Terutama terkait koordinasi kepada bank penyalur, harus lebih ditingkatkan lagi agar prosesnya lebih memudahkan masyarakat," ungkapnya.

Ia juga meminta Kemendikbud dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

BACA JUGA: Ingatkan Dampak Permanen Pandemi Hetifah minta Pagu Anggaran Kemendikbud Merujuk Rekomendasi Panja

BACA JUGA: Satu dari Empat Pandangan Panja Penguatan Ekraf Berisi Desakan

BACA JUGA: Hetifah Dorong Pemuda Optimalkan Dunia Digital, Data Ini Mungkin bisa Picu Semangat

"Selama ini memang terdapat citra bahwa mendaftar ke perguruan tinggi itu mahal, sehingga banyak anak-anak yang dari awal sudah menyensor diri dan takut untuk mendaftar. Semoga di tahun 2021 kita dapat lebih mensosialisasikan secara lebih maksimal bahwa ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, sehingga tidak ada anak yang berhenti meneruskan pendidikannya hanya karena masalah biaya," ujarnya.

Hetifah yang merupakan wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini juga menyinggung terkait bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada siswa dan guru.

"Dari data dapodik, masih ada 16,8 juta atau 23% siswa yang belum mendaftarkan telepon genggamnya. Jadi asumsinya, mereka belum punya hp. Harus kita pikirkan bagaimana membantu mereka. Sebaiknya ada pengajuan bantuan dari Kemendikbud agar kekhawatiran kita mengenai putus sekolah tidak terjadi," ucapnya.

Terakhir, kepada Dirjen GTK, Hetifah menyampaikan harapannya bahwa di masa Covid-19 ini sebaiknya ada program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan terdampak. 

"Sebagai contoh, di Kemenparekraf ada bantuan lauk siap saji untuk para pelaku parekraf yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi. Dari Kemendikbud juga sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk bantuan sejenis, misalnya untuk guru PAUD dan guru honorer. Karena mereka juga terdampak cukup besar," pungkasnya.***