17 Kementerian Tangani Stunting, Menko PMK: Bukannya Selesai, Malah Remuk

JAKARTA - Banyaknya kementerian terlibat menangani stunting di Tanah Air, ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Dikutip dari Kompas.com, kondisi tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam Sarasehan Virtual 100 Ekonom, Selasa (15/9/2020).

''Stunting itu, itu yang urusi 17 Kementerian. Tumpang tindih. Over lapping, banyak tangan, bukan selesai, malah remuk, overload,'' ungkapnya dalam Sarasehan Virtual 100 Ekonom, Selasa (15/9/2020).

Muhadjir mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kementerian yang menangani stunting harus mempertanggungjawabkan penyelesaian masalah tersebut.

Sebab, tegasanya, anggaran yang digunakan untuk penekanan stunting ini terbilang besar. ''Ada usulan ke Presiden, harus ada terobosan, siapa yang bertangung jawab, karena anggaran cukup besar,'' kata Muhadjir. 

Muhadjir sebelumnya menyebut, angka kekurangan gizi alias stunting di Indonesia hingga kini mencapai lebih dari 27 persen. Sementara, angka kelahiran di Indonesia per tahunnya mencapai 447 juta orang.

''Problem yang paling berat adalah stunting atau kerdil. Kerdil ini tidak hanya fisik tetapi juga otak yang lebih berbahaya. Sekarang ini angka kelahiran kita sekitar 447.800.000 per tahun, itu angka stuntingnya masih 27 persen lebih,'' ujarnya.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mencanangkan tahun 2024, angka stunting harus ditekan hingga 14 persen.

Menurut Muhadjir, target tersebut luar biasa berat. Namun, dia mencoba mencari strategi untuk mengatasi angka stunting.***