Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Nicholas Saputra Soroti Peran Penting Anak Muda Diakui Sebagai Agen Perubahan
Umum
24 jam yang lalu
Nicholas Saputra Soroti Peran Penting Anak Muda Diakui Sebagai Agen Perubahan
2
Katy Perry Tampil Memukau di Video Lip Sync Lagu Sabrina Carpenter 'Espresso'
Umum
24 jam yang lalu
Katy Perry Tampil Memukau di Video Lip Sync Lagu Sabrina Carpenter Espresso
3
Boy Pohan Berebut Tiket Wasit/Juri Tinju Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
11 jam yang lalu
Boy Pohan Berebut Tiket Wasit/Juri Tinju Olimpiade 2024 Paris
4
Kejutan, Aditya Tahan Remis Unggulan Pertama di Pertamina Indonesia Grand Master Tournament 2024
Olahraga
7 jam yang lalu
Kejutan, Aditya Tahan Remis Unggulan Pertama di Pertamina Indonesia Grand Master Tournament 2024
5
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
Olahraga
4 jam yang lalu
Mandiri 3X3 Indonesia Tournament 2024 Disambut Antusias di Medan
6
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Olahraga
4 jam yang lalu
Duel Fisik dan Membaca Permainan Itu Keunggulan Sergio Ramos
Home  /  Berita  /  DPR RI

PPP Serap Aspirasi soal BUMN Khusus Migas dalam RUU Ciptaker

PPP Serap Aspirasi soal BUMN Khusus Migas dalam RUU Ciptaker
Kamis, 27 Agustus 2020 11:15 WIB

JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menggelar seminar bertajuk 'Menyoal BUMN Khusus Migas Dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja' di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Hadir dalam seminar tersebut, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI yang juga Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi, sebagai pembicara pertama, disusul oleh Anggota Komisi VII fraksi PPP DPR RI Anwar Idris.

Baca Juga: PPP Terbuka, Tapi soal Ketum Ada Prosesnya Sendiri

Baca Juga: Baleg Pastikan Kerja Legislasi Rasional di Tengah Pandemi

Turut hadir, Direktur Eksekutif Center for Energy Policy Kholid Syeirazi, Ketua SP SKK Migas M. Arvan, dan Anggota Baleg fraksi PPP DPR RI, Syamsurizal, serta sejumlah peserta.

Persoalan utama dalam tajuk tersebut, adalah keberlangsungan eksistensi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai institusi yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9/2013.

Baca Juga: New Normal Fraksi PPP DPR minta Bukan cuma Mal yang Dibuka

Pasalnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw Ciptaker mengamatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. BUMN Khusus bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat.

Baca Juga: WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik Lembaga Penyiaran PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker

Arvan yang hadir mewakili lebih dari 70 persen pegawai menyatakan, para pegawai di SKK Migas juga tengah menanti keputusan akhir soal keberlangsungan institusi tempat mereka bekerja tersebut. Tapi secara prinsip, mereka mengusulkan agar ada tata kelola hulu migas yang mendukung peningkatan investasi untuk meningkatkan cadangan Migas dan produksi nasionalnya.

"Kami dari SKK Migas ingin mendapat perhatian untuk persoalan hulu migas. RUU Omnibuslaw atau pun Revisi UU Migas agar tetap diprioritaskan," kata Arvan.

Sementara Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Kholid Syeirazi berpendapat, agar klaster Migas Dalam RUU Omnibuslaw Ciptaker ditolak oleh DPR. Kholid menjelaskan, meski pembentukan BUMN Khusus Migas tak bertentangan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK), BUMN Khusus tersebut tidak harus merupakan suatu badan bentukan baru, melainkan bisa juga dengan menguatkan SKK Migas atau Pertamina.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Ekonomi
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/