DPR Minta Negara Hadir untuk Masyarakat Rentan melalui RAPBN 2021

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bidang Kesra, Muhaimin Iskandar menilai, RAPBN 2021 yang disampaikan pemerintah pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2020, cukup menggambarkan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi.

“Hanya, realisasi harus cepat dan tepat agar target pertumbuhan tidak meleset,” tegas Gus Ami, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, Selasa (18/8/2020). 

Muhaimin menegaskan, pembangunan-pembangun sektor ekonomi yang terus digenjot pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pembangunan sektor sumber daya manusia.

“Sekali lagi saya tegaskan, masyarakat menengah ke bawah harus menjadi prioritas utama dalam desain besar pembangunan kita. Ini harus menjadi momentum untuk perbaikan di semua lini,” kata Gus Ami, sapaan akrab Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Dalam RAPBN 2021, Gus Ami mengungkapkan, anggaran pemulihan ekonomi mencapai Rp 356,5 triliun. Anggaran sebesar itu, menurut Gus Ami, salah satunya diperuntukkan untuk skema-skema Perlindungan Sosial sebesar Rp 110, 2 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 48,8 triliun, Pembiayan Koperasi Rp 14, 9 triliun, dan Insentif Dunia Usaha sebesar Rp 20,4 triliun.

Dari anggaran sebesar itu, kata Gus Ami, masyarakat menengah ke bawah harus dipastikan menjadi pihak yang menerima manfaat. Hal ini penting agar mereka tidak menjadi kluster baru penambahan jumlah masyarakat miskin, meski memang sangat rentan.

“Problem kita selalu sama dan klasik. Kesemrawuran data sehingga bantuan sosial tidak tepat dan salah sasaran. Selain tentu kelambatan dalam realisasi karena problem birokrasi. Ini harus dibenahi,” pinta Gus Ami.

Muhaimin menegaskan, sebagai salah satu instrumen kehadiran negara terhadap rakyatnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 ini baru akan bermakna ketika memang berdampak terhadap kesejahetraan masyarakat.***