DTKS yang Memuat Kapasitas Finasial Warga Negara Dianggap Lebih Ideal

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPRI RI, Yandri Susanto menyatakan, cukup dimungkinkan untuk melibatkan perbankan dalam membuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lengkap di Pusdatin Kemensos RI.

"Itu harapan kita, jadi lengkap. Bukan hanya sekedar data (elemen data Dukcapil, red), tapi situasi rumahnya, kondisi ekonominya dan pendapatannya," kata Yandri kepada wartawan di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2020) lalu.

Mengingat DTKS menjadi basis data dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), jika komponen data DTKS selengkap demikian, maka diharapkan tidak lagi terjadi tumpang tindih penerima.

"Yang saya ulang-ulang itu, jangan sampai orang yang berhak justru tidak menerima, dan sebaliknya," ujar Yandri.

Model data selengkap demikian, penting untuk menghadapi fakta bahwa ada orang yang mulanya masuk kategori penerima bansos, kemudian tidak lagi termasuk kategori penerima pada masa kemudian, atau pada masa tertentu, atau pada saat bansos disalurkan secara insidentil.

Terkait poin ini, setidaknya Komisi VIII juga telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk lebih mengontrol Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) mengenai pemutakhiran data.

Permintaan kepada Kemendagri itu, kata Yandri, disampaikan dalam rapat gabungan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kemendagri.

Kata Yandri, rapat telah menyepakati bahwa "data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) itu harus tunggal dari Kementerian sosial,".

Kerjasama dengan Kementerian Desa harus terjalin, dan data Dukcapil menjadi base data. "karena itu tidak bisa didobel, dibohongi. Jadi landasannya itu (data Dukcapil) biar tidak ada tumpang tindih data,".

Sebelumnya, 1 Juli 2020, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menyatakan, terbukanya opsi untuk merevisi Undang-Undang 23/2014, jika memang diperlukan guna menciptakan data kesejahteraan sosial yang akurat.

Di tanggal yang sama, Menteri Sosial RI, Juliari Batubara mengatakan di hadapan anggota dewan bahwa pengerjaan data kemiskinan terikat dengan UU 13/2011 dan UU 23/2014. "Lalu apabila UU ini dianggap terlalu menghambat percepatan data, mari kita rubah/revisi,".

Sebagaimana diketahui, Pandemi Covid-19 telah melemahkan daya ekonomi banyak warga negara. Bantuan sosial menjadi salah satu cara pemerintah RI untuk menjaga hajat hidup rakyat terdampak. Tapi persoalan data yang tak valid, menjadikan adanya bansos tersalur tak tepat sasaran, juga bukan rahasia.

Pentingnya data yang akurat guna mendukung program sosial ekonomi pemrerintah di masa pandemi, juga sorotan bagi Komisi XI DPR RI. Sebagian legislator Komisi bidang Perbankan ini, mendorong agar peran Badan Pusat Statistik lebih optimal.

"Saya tidak ingin BPS kehilangan fungsi atau kurang tepat dalam pendataan. Dengan sistem digitalisasi, sekalipun belum sempurna, maka saya berharap betul dengan kurangnya anggaran yang afa saat ini, itu tidak mengurangi spirit rekan-rekan BPS," kata Anggota Komisi Perbankan fraksi PDIP, Musthofa yang dipublikasikan Warta Parlemen, 3 Juli lalu.

Senada dan dalam siaran yang sama, Anggota Komisi XI fraksi Golkar DPR RI, Puteri Anetta Komarudin mengatakan, "dengan adanya pandemi ini kita semakin melihat pentingnya peranan BPS dalam melakukan sensus penduduk, dan bagaimana integrasi data-data kependudukan kita ini bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih relevan lagi. Karena kita melihat dari distribusi bantuan sosial dan data-datanya itu kan menjadi masalah yang sangat besar di saat pandemi ini,".***