PA 212: Aksi Turun ke Jalan Terus Dilakukan hingga RUU HIP Dicabut

JAKARTA - Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyampaikan bahwa aksi ‘Tolak RUU HIP’ terus dilakukan hingga DPR mencabut dari Prolegnas. Umat akan terus mengawal sampai RUU HIP ini dibatalkan.

"Kita akan tetap berjuang sampai kapanpun, sampai RUU ini dibatalkan. Kalau hari ini tidak ada agenda keputusan RUU HIP, kita akan terus berjuang," kata Slamet di area Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/7).

Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan pesan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk terus mengawal RUU HIP. Termasuk jangan memberi celah sedikitpun terhadap ideologi dan gerakan komunis. "Umat Islam harus terus bersatu, rapatkan barisan karena ini soal ideologi, tuntut terus sampai RUU HIP ini dibatalkan, beliau minta apabila ada unsur yang memberi peluang kepada Presiden untuk menghidupkan komunis, kita akan memakzulkan Presiden," ujarnya menegaskan.

Dia menyampaikan bahwa ultimatum ini tidak main-main. Karena apabila Komunis dibiarkan hidup, mereka selalu memiliki usaha melakukan kudeta dan pemberontakan seperti tahun 1948 dan 1965.

"Jika ada peluang membuka ruang Komunis, GNPF Ulama (termasuk PA 212) akan memakzulkan Presiden, jika peluang itu ada," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa tuntutan massa aksi masih sama. Ribuan massa aksi ingin kepastian dari DPR RI bahwa RUU HIP tidak dilanjutkan dari Prolegnas dan dicabut dalam sidang Paripurna. "Jadi, umat di luar menunggu kepastian itu sampai ada keputusan yang jelas, bukan hanya ditunda tapi juga benar benar dibatalkan," tuturnya.

Kedua, massa aksi juga meminta DPR mengungkap siapa inisiator dibalik RUU HIP itu. Karena RUU HIP telah menimbulkan polemik dan kegaduhan di tengah bangsa Indonesia menghadapi Covid-19. "Ini negara hukum, siapapun yang ingin merubah Pancasila apalagi menghidupkan komunisme, maka dia akan berhadapan dengan hukum," ujarnya.

Mengenai agenda dengan pimpinan DPR, Slamet menuturkan sebetulnya tidak ada audiensi dengan pimpinan DPR. Perwakilan aksi akan mendengarkan keputusan Sidang Paripurna.

"Tapi dari sekretariat meminta kita bertemu pimpinan DPR, kita akan mendengar kepastian RUU HIP ini," ucapnya.***