Pak Presiden, Jangan Cuma Marah-marah 'Doang' Kapan Reshuffle?

JAKARTA - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menterinya diharapkan bukan gimik saja. Untuk itu, sikap tegas Presiden untuk melaksanakan ancaman reshuffle Kabinet Indonesia Hebat (KIH) bagi menteri tidak bisa sejalan dengan visi-misi presiden, diharapkan tidak semata-mata berupa bentuk gimik belaka.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay dalam diskusi Dialektika demokrasi yang mengangkat Tema "Kemarahan presiden Berujung Reshuffle Kabinet", di Media Center Parleman, Kamis (2/7/2020).

"Jika Presiden Jokowi tidak melakukan sikap lanjutan setelah video marahnya beredar, saya pastikan masyarakat akan kecewa. Tak ada gunanya video itu di rilis kalau tidak ada maksud kedepannya," ujar Saleh.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mengakui, ekspresi marah Presiden Jokowi tidaklah main-main. Seharusnya, kata Wakil Ketua Fraksi PAN di DPR ini, para menterinya paham kalau ada hal yang dikhawatirkan Presiden Jokowi.

"Jokowi itu menurut saya benar-ekspresi marah. Belum memuaskan, kinerja para pembantu presiden. Apalagi persoalan Covid-19 dan persoalan Rapid Test yanh masih dikit samplenya. Lalu ke khawatiran tentang perkembangan ekonomi. Presiden bahkan menterinya mengakui bahwa kita sedang menghadapi krisis ekonomi ada," tandasnya.

Namun demikian, Saleh menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle atau tidak. Tetapi, Presiden Jokowi harus mampu melihat keluhan masyarakat yang saat ini terlihat jelas tidak puas terhadap hasil kerja pemerintah.

"Layak atau tidak dilakukan reshuffle kabinet, menurut saya itu adalah kewenangan presiden secara mutlak, mau atau tidak reshuffle. Tetapi presiden harus melihat aspirasi dari masyarakat. Kalau masyarakat ingin perubahan di kabinet, presiden harus mendengar. Karena presiden adalah rakyat, rakyat itu adalah presiden," tegasnya.

"Apapun saran dan masukan harus didengar. Masyarakat ini adalah target sasaran untuk pembangunan. Lihat saja, pembagian sembako belum merata. Bahkan ada yang belum mendapatkan bantuan sembako. Dan Ini fakta, itu ada problem, harus dilakukan evaluasi yg nyata," tandas Saleh.***