Puan Maharani: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat Indonesia

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan bahwa amanat konstitusi kita sudah jelas di mana kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat dan pemenuhannya dijamin oleh negara. Karena itu pembangunan di bidang kesehatan harus diarahkan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan Maharani, Selasa pagi (30/6/2020), saat memberikan keynote speech dalam acara webinar ke-4 Peringatan Bulan Bung Karno yang bertemakan "Politik Kesehatan Berdikari", yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDI Perjuangan.

Puan menyebutkan bahwa perlu ada komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh rakyat Indonesia.

"Wujud nyata dari komitmen itu salah satunya adalah dalam memanfaatkan alokasi anggaran kesehatan yang efektif bagi pembangunan kesehatan Indonesia," kata Puan Maharani.

Menurut Puan, politik kesehatan berdikari, sebagai kebijakan politik untuk membangun kekuatan nasional di bidang kesehatan, perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan nasional mengenai antara lain, fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat, formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi, dan obat-obatan.

Kemudian sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan, yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, serta alokasi anggaran kesehatan yang tepat sasaran dan tepat manfaat.

Di webinar tersebut, Puan turut mengingatkan bahwa kekuatan nasional di bidang kesehatan juga sangat ditentukan oleh kemampuan riset, inovasi, dan industri nasional, dalam memenuhi peralatan kesehatan, farmasi, obat-obatan, APD, serta sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

Contohnya adalah berbagai Universitas di Indonesia yang sudah mulai membuat portable ventilator. "Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang sinergi antara bidang kesehatan, industri, dan BUMN, untuk membuat program percepatan pengembangan industri bidang kesehatan dalam memenuhi kebutuhan nasional," kata Puan.

DPR, kata Puan, dalam menjalankan fungsi anggarannya, ikut mencermati dan mempertajam kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 5 persen dari APBN.

"Khususnya untuk memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia, baik yang mampu dan tidak mampu, seluruhnya mendapatkan pelayanan kesehatan," sebut Puan.

Pembicara lain dalam webinar ini adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan.***