Pemerintah Diminta Lebih Terbuka soal 'Design' dan Fakta Penanganan Pandemi Covid-19

JAKARTA - - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta, meminta pemerintah lebih terbuka soal grand design penanggulangan Pandemi Covid-19 jika 'New Normal' memang harus diterapkan.

"Benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19?" kata Sukamta kepada wartawan, Kamis (28/5/2020).

Sukamta mencatat, ada lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pertama, tidak pernah ada kejelasan grand desain penanganan virus corona. "Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan selain hanya pandai berwacana soal pelonggaran PSBB dan new normal,".

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," kata Sukamta.

Yang kedua, menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.

"Presiden ber-statement menagih lagi jajarannya terkait target uji spesimen 10 ribu per hari yang sudah dia pesan beberapa bulan yang lalu. Pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi?" ujar Sukamta.

Ketiga, lanjut Sukamta, dari pernyataan presiden soal menagih target uji Spesimen, menunjukkan bahwa selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya 2 kali yang bisa lebih dari 10 ribu uji spesimen. Sementara angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

"Ini artinya, jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan," kata dia.

Selanjutnya, masih ada kesenjangan sarana prasarana kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit dengan jumlah penduduk juga masih menyisakan gap tinggi. Disusul, Presiden meminta Puskemas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19, sementara baru 33 persen Puskesmas yang kondisinya memadai.

"Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien positif, belum lagi soal ketersediaan APD yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit hingga hari ini," kata dia.

Terakhir, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah, disebut Sukamta, tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi, lantaran rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai salah satu sebab. "Apakah dengan kondisi masyarakat seperti ini akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat (di fase now normal)?".

"Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik," tegas legislator Komisi bidang Intelijen itu.***