DPR Tak Yakin New Normal Bisa Selamatkan Sektor Ekonomi

JAKARTA - Rencana pemberlakuan New Normal yang tengah disosialisasikan pemerintah, mendapat berbagai komentar dari banyak kalangan.

Politisi PKS Anis Byarwati juga angkat bicara terkait rencana tersebut. Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan, pemberlakukan New Normal tidak akan banyak membantu sektor ekonomi yang saat ini sedang menurun.

Demikian diungkapkan Anggota DPR RI dari dapil Jakarta Timur ini kepada wartawan, Rabu (27/5/2020) di Jakarta.

"New Normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi. Rata-rata 400 kasus positif virus corona bertambah setiap hari," ujarnya.

Bahkan kata Dia, pada tanggal 21 Mei lalu, terjadi peningkatan kasus positif corona sebanyak 973 orang. "Saat ini saja, PSBB belum bisa dikatakan efektif, masih banyak masyarakat beraktifitas keluar rumah tanpa masker atau tanpa jaga jarak," tandasnya.

Anis juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam menyediakan fasilitas Kesehatan yang memadai. Dengan kurva yang masih naik dan aktivitas masyarakat yang akan kembali dibuka, kemungkinan penambahan pasien positif dalam jumlah besar akan sangat nyata.

"Jika pemerintah memaksakan diri menerapkan new normal, menurut saya justru akan mengkhawatirkan. Sebab, peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona di dalam negeri," imbuhnya.

Selain itu menurut Anis, ketika New Normal diberlakukan secara efektif pun, daya angkat industri terhadap perekonomian tidak akan sama dan tidak akan sekuat ketika sebelum pandemi corona terjadi.

Hal ini karena New Normal diberlakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dimana physical distancing tetap dilakukan. Dan para pekerja yang berusia di atas 45 tahun tidak bisa masuk kerja. "Faktor ini akan mempengaruhi struktur pekerja di perusahaan-perusahaan," tandas Anis.

Ia menegaskan pemerintah harus benar-benar melakukan kajian yang matang soal skenario dan dampak new normal kepada kesehatan masyarakat dan perekonomian. Ia mengingatkan, jangan sampai tujuan new normal malah seperti jauh panggang dari api.

"Jangan sampai pemberlakuan kebijakan New Normal membuat jumlah kasus malah semakin bertambah dan membuat pemulihan ekonomi menjadi makin lama untuk Indonesia," pungkasnya.***