KLC Apresiasi Percepatan Penyaluran Bantuan, Tapi Pengawasan DPR juga Jangan Lemah

JAKARTA - Keinginan Presiden Joko Widodo agar bantuan untuk masyarakat di tengah pandemi segera tersalurkan, diapresiasi aliansi masyarakat sipil, Koalisi Lawan Corona (KLC). Catatan KLC, ada 10 program bantuan dan dipaparkan langsung oleh Presiden pada 9 April 2020, bulan lalu.

"KLC mengapresiasi Presiden yang telah meminta segera mencairkan semua jenis bansos itu," kata Jurubicara KLC, Nukila Evanty kepada wartawan, Rabu (6/5/2020).

Meski begitu, mengingat keinginan presiden soal percepatan bansos itu juga diiringi dengan kelonggaran hal-hal administratif, pengawasan juga dinilai makin harus dikuatkan.

"Harus ada pertanggungjawabannya dan transparan dalam penggunaan anggarannya karena ini adalah uang rakyat untuk rakyat," kata dia.

DPR RI, kata Nukila, sebagai lembaga dengan fungsi oversee (mengawasi) dan fungsi budget, harus bisa optimal dalam mengawasi program bantuan untuk masyarakat ini.

"DPR lah lembaga yang paling tepat mengawasi penyaluran anggaran, bersama-sama dengan aparat penegak hukum," kata Nukila.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dalam video di akun twitternya, Minggu (3/5/2020) bicara soal relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa Pandemi Corona/Vovid-19.

Relaksasi yang dimaksud Mahfud, adalah apa yang menurutnya diinginkan Presiden Jokowi agar roda perekonomian tetap berputar di masa PSBB. Tentu, dengan tetap dalam koridor protokol kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga bicara soal bantuan untuk masyarakat di masa PSBB. Kata Mahfud, Presiden ingin agar bantuan tersalurkan dengan cepat dan tepat.

"Tapi kalau pilihannya hanya satu, maka presiden meminta agar Cepat. Semuanya segera diberi, soal administrasi nanti," kata Mahfud.***