Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
Olahraga
9 jam yang lalu
Aditya Bagus Arfan Tuntaskan Misi di Pertamina Indonesian Grand Master Tournament 2024
2
Tak Sabar Main di Timnas Indonesia, Maarten Paes Sebut Momen Besar Jadi WNI
Olahraga
18 jam yang lalu
Tak Sabar Main di Timnas Indonesia, Maarten Paes Sebut Momen Besar Jadi WNI
3
Kadis Nakertransgi: Pemprov DKI Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Kadis Nakertransgi: Pemprov DKI Berkomitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja
4
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
Umum
6 jam yang lalu
Tom Holland dan Zendaya Rahasiakan Persiapkan Pernikahan
5
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
Umum
6 jam yang lalu
Digosipkan Pacari Putri Zulkifli Hasan, Venna Melinda Dukung Verrel Bramasta
6
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor 'Temurun' Jadi Ajang Fun Run
Umum
5 jam yang lalu
Prilly Latuconsina Bikin Film Horor Temurun Jadi Ajang Fun Run
Home  /  Berita  /  DPR RI

TKA Masuk Indonesia, Legislator Curigai Kekuatan Besar

TKA Masuk Indonesia, Legislator Curigai Kekuatan Besar
Ilustrasi Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kalimantan. (Ist.)
Selasa, 05 Mei 2020 18:29 WIB
JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Bambang Purwanto menyebut, terbuka peluang dugaan bahwa Menteri Tenaga Kerja beserta jajarannya tak cukup taat pada amanat UU Ketenagakerjaan, menyusul masih adanya kabar TKA Masuk ke Indonesia di masa Pandemi Corona/Covid-19.

"Atau ada kekuatan yang sangat besar mempengaruhi kewenangan Menteri," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (5/5/2020).

Bahwa Indonesia harus menarik masuk investor, hal itu benar adanya. Namun, memasukkan TKA sementara tenaga kerja lokal juga banyak yang ditimpa PHK lantaran pandemi, membuat kesempatan warga lokal makin tertutup.

Dengan detail tata cara penggunaan TKA berdasarkan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, kata Bambang, sebenarnya kepentingan tenaga kerja lokal terlindungi.

"Di sinilah peran DPR RI dengan fungsi pengawasannya. (Ini, Red) harus dihentikan, sehingga tidak membuat gaduh serta kecemburuan tenaga kerja kita yang banyak PHK serta belum mendapat kesempatan kerja," pungkas Bambang.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/