Protes Kebijakan Larangan Mudik, IPW: Kenapa 500 TKA China Dipaksa Masuk ke Sultra?

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai sikap pemerintah Jokowi dalam mengatasi pandemi Covid-19 makin aneh, ngawur, diskriminatif, dan membingungkan.

Di satu sisi kata dia, bangsanya sendiri dilarang mudik, tapi di sisi lain 500 TKA Cina sudah diizinkan masuk ke Sulawesi Tenggara.

"IPW melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat. Selain itu IPW juga melihat sikap ngawur Presiden Jokowi, yang berkali kali membagi-bagikan beras di jalanan hingga menimbulkan kerumunan massa tanpa ditegur ataupun dibubarkan polisi," katanya kepada Warta Kota, Rabu (29/4/2020).

Padahal, menurut Neta, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya. Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa.

"Seharusnya Polri juga menegur Jokowi dan memintanya membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa," katanya.

Tapi hal itu tambah Neta, tidak dilakukan polisi. Neta menyebut polisi cuma beraninya pada rakyat kecil.

Di sisi lain mantan Walikota Solo itu sebagai presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. "Sebagai presiden, Jokowi cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya," kata dia.

Selain itu kata Neta, Jokowi juga melarang masyarakat mudik. Polri dikerahkan untuk menghalau pemudik dan menyuruhnya kembali ke Jakarta sebagai tempat asalnya.

"Anehnya pemerintahan Jokowi mengijinkan TKA Cina datang ke Sultra. Rencana kedatangan 500 TKA Cina di saat pandemi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin. IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA Cina itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?" papar Neta.

Jika Polri tidak berani menghalaunya, kata Neta, rakyat Sultra harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA Cina itu dan memintanya untuk kembali ke negaranya. "Rakyat Sultra perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol," kata dia.

Neta melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi Covid 19 ini bisa menimbulkan masalah baru.

Untuk itu katanya DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan.

Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA Cina itu. "DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka. Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pandemi Covid 19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat," kata Neta.***