Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
14 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
2
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
3
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
11 jam yang lalu
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
4
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
12 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
5
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
11 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
6
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Olahraga
11 jam yang lalu
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  DPR RI

Ada Potensi 'Something Wrong' di Program Asimilasi saat Pandemi

Ada Potensi Something Wrong di Program Asimilasi saat Pandemi
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Ist.)
Kamis, 23 April 2020 13:08 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, menyayangkan kerusuhan yang terjadi di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat, pada Rabu malam kemarin. Program Asimilasi saat Pandemi Covid-19 pun jadi aspek disorot.

Pasalnya, kata Aboebakar, sampai saat ini berita yang beredar, kerusuhan tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. "Tentunya ini harus ada pendalaman,".

"Apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas," kata Aboebakar kepada wartawan, Kamis (23/4/2020).

Informasi lain, ungkap Aboebakar, telah terjadi pemberlakuan tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. "Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut? Kita perlu cek!".

Untuk itu, Aboebakar melanjutka, Dirjen Pemasyarakatan harus segera turun tangan melakukan audit.

Fraksi PKS, ungkap Politisi asal Kalimantan itu, sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.

"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," kata Aboebakar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/