Muswil DPW PAN se-Indonesia Termasuk Riau, Bakal Digelar Paling Lambat Juli 2020

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), memutuskan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PAN seluruh Indonesia, akan dilaksanakan paling telat bulan Juli 2020.

Demikian hasl keputusan rapat pengurus harian DPP PAN yang dilakukan secara virtual. "InsyaAllah termsuk Muswil DPW PAN Riau, akan kita gelar bulan Juli," ujar Wasekjen DPP PAN, Irvan Herman kepada GoNews.co, Rabu (15/4/2020).

Selain Muswil kata Irvan, rapat harian tersebut juga memutuskan jadwal Musda, Muscab dan Musran se-Indonesia. "Untuk Musda, akan kita laksanakan pada bulan September 2020 dan untuk Muscab di tingkat Kecamatan akan digelar pada bulan Desember 2020," tandasnya.

Pengusaha muda asal Pekanbaru ini juga menjelaskan, tahap awal, DPP PAN akan konsentrasi terlebih dahulu dengan pelaksanaan Muswil DPW PAN seluruh provinsi di Indonesia termasuk Riau. "Untuk itu kita harapkan, DPW PAN segera melakukan persiapan-persiapan jelang penyelenggaran Muswil. Persiapan tidak perlu melakukan pertemuan tatap muka, tapi bisa menggunakan virtual yang selama ini dilakukan DPP PAN seperti dalam rapat pengurus harian," tandasnya.

"Sebelum melaksanakan Muswil, tentunya kami dari Kesekjenan dan Kebenduman akan melakukan sepervisi dan audit terkait keuangan partai dimasing-masing wilayah, sesuai hasil rakernas sebelumnya dan hasil Kongres di Kendari," tukasnya.

Untuk para Calon yang akan maju menjadi Ketua DPW, DPD, menurut Irvan, PAN memiliki banyak kader-kader mumpuni dan kader terbaik. Untuk itu, Ia menyarankan, tidak perlu mengambil atau mengusung tokoh-tokoh dari luar kader.

"Untuk di Riau misalnya, kita punya tokoh mumpuni sepeeti p[ak Irwan Nasir. Ada juga Pak Alfedri yang sekarang menajabat Bupati Siak, kemudian ada juga pak Zainal Abidin. Bahkan tidak menutup kemungkinan dari anggota DPRD Provinsi serta pengusaha yang benar-benar kader PAN bisa juga maju," urainya.

Sebelum Muswil digelar, DPW-DPW PAN juga diminta tertib administrasi. Pasalnya kata Dia, Kesekjenan akan mengecek apakah selama ini DPW sudah melaksanakan amanat hasil rakernas dan kongres baik dari sisi kegiatan maupun keuangan partai.

"Jika semuanya sudah rapi, maka tentunya peluang incumben akan lebih mudah terpilih kembali. Pada intinya, semua berpulang kepada pemilik suara dari DPD, BM PAN, PUAN dan yang lainnya, sesuai hasil Kongres di Kendari beberapa waktu lalu," tuturnya.

Terlebih lagi saat ini menurut Irvan, yang menyatakan sah dan tidaknya Muswil dan Musda SK nya adalah dari DPP. "Jadi semua SK nya dari DPP, bukan dari DPW maupun DPD lagi. Sehingga DPD bisa lebih objektif dalam menentukan pilihan," paparnya.

Terakhir, Irvan juga mengingatkan, bahwa semua kegiatan DPP PAN tetap mengacu kepada protokol Covid-19. Untuk itu, DPW dan DPD juga diharapkan bisa menerapkan hal yang sama.***