Laporan 'Anggaran Corona' sebesar Rp 405,1 T Diminta Terbuka secara Daring

JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 405,1 Triliun dengan rincian alokasi; pemulihan ekonomi nasional Rp 150 T, stimulus perpajakan dan kredit usaha rakyat Rp 70,1 T, jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 T, sementara porsi anggaran kesehatan Rp 75 Triliun atau sekitar 18,5 persen dari total anggaran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, mempertanyakan komposisi anggaran itu. Katanya dalam siaran pers, Selasa (7/4/2020), alokasi untuk kesehatan seharusnya mendapat porsi lebih besar. "Apakah dengan angka Rp 75 triliun ini, pemerintah sudah menghitung dengan benar kebutuhan lapangan? Bukankah kita tahu banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan mengeluhkan kurang dan langkanya APD, masker, serta alat dan bahan lainnya? Belum lagi soal minimnya ruang isolasi di rumah sakit dan dukungan moril yang harus diberikan pada para tenaga kesehatan,".

"Mengapa sektor ekonomi yang diprioritaskan, ada apa ini? Saya pikir sekarang fokus dulu pada penanganan krisis di bidang kesehatan. Kita bangun pemulihan ekonomi dengan prinsip gotong royong dan berpihak pada ekonomi kerakyatan setelah badai berlalu," ujarnya, menyinggung potensi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19/Corona menurut BIN.

Netty, juga mengingatkan pemerintah agar tetap memerhatikan mekanisme pembahasan realokasi APBN. "Meski sudah ada Perppu sebagai dasar pengalokasian anggaran, tetap saja ada kewenangan DPR yang kurang diindahkan pemerintah, seperti pembahasan besaran perubahan APBN, penentuan besaran anggaran, penentuan program dan lain-lain,".

"Jangan sampai alasan kedaruratan menghilangkan mekanisme check and balances DPR terhadap kebijakan pemerintah. Ini krusial," sesal Netty.

"Tiba-tiba ada realokasi anggaran negara dengan jumlah fantastis. Harus ada mekanisme pengawasan ekstra yang terstruktur melibatkan DPR, BPK, KPK, OJK, profesi dan masyarakat. Kita tidak mau ada penyimpangan dan penyelewengan. Jangan ada celah oknum mengambil kesempatan di tengah kesulitan," ujarnya menambahkan.

Netty juga mengusulkan, "Pemerintah harus selalu meng-update laporan penanganan Covid-19/Corona, termasuk laporan keuangan melalui kanal resmi yang dapat diakses publik. Mari kita bangun kepercayaan rakyat dengan sikap transparan dan akuntabel," tandas Netty.***