DPD RI Dorong Swasta Terlibat di Olahraga

SEMARANG - Pada Selasa (18/02) dilakukan kunjungan kerja Komite III DPD RI ke Pemerintah Provinsi Jawa tengah beserta jajarannya dalam rangka inventarisasi materi penyusunan dan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Hadir dalam kegiatan ini wakil gubernur jawa tengah, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNS, Ketua Koni Jawa Tengah, Ketua FORMI Jawa Tengah, dan Pimpinan PB Djarum Foundation.

Pembinaan Ketua DPD RI, AA La Nyalla Mahmud Mataliti menyatakan, "Semua negara menempatkan, olahraga sangat penting disamping kesehatan dan pendidikan. Sayangnya, sejak 2006, prestasi olahraga Indonesia menurun atau stagnan".

sEMENTARA ITU, Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen, menjelaskan, "pemda fokus pada pembinaan dan kemitraan olahraga. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi olahraga. Sapras dikelola oleh swasta. Dampaknya, prestasi atlit Jateng sangat membanggakan. Termasuk, prestasi pelajar dan mahasiswa disabilitas sangat membanggakan".

"Termasuk melakukan pembinaan para pelatih agar lebih profesional," tegasnya.

Tandiyo, menyarankan, jadwal, jenis, dan jenjang kejuaraan perlu ditata dengan baik sehingga agenda pembinaannya juga akan lebih baik.

Maimoen menambahkan, upaya pencarian bibit unggul dilakukan melalui talent scouting, pengamatan langsung, seleksi umum, dan pengataman portofolio. "Namun, masih terdapat kendala di antaranya adalah, sapras, keterlibatan perusahaan, olahraga potensial dan keunggulan lokal," katanya.

Kemudian, Senator asal Bali menyebutkan, di Bali apa pun diuangkan termasuk olahraga. Untuk mendatangkan uang, even olahraga harus dijadikan berskala internasional sehingga bisa mendatangkan devisa. Inilah yang disebut sport tourism.

"Perlu dilakukan panca lomba, seperti olahraga gunung dan sungai," uarainya.

Sinoeng Nugroho, menjelaskan strategi peningkatan prestasi olahraga, dana hibah untuk KONI dan keterlibatan atlit di even-even olahraga, khususnya atlit disablitas yang sering mewakili Indonesia di even internasional.

Hal Ini diamini Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto. Menurutnya, saat ini perlu sinkronisasi dan linierisasi cabang olahraga dari sekolah hingga perguruan tinggi sehingga bisa menghasilkan atlit yang handal dan kesesuain sarana olahraga yang akan dikembangkan di kabupaten dan kota. "Akademisi harus memberikan data hasil riset sehingga atlit bisa berprestasi," tukasnya.

Terkait regulasi UU Nomor 3 Tahun 2005, Maimoen mengusulkan, “agar penghargaan tidak hanya diberikan kepada atlit tetapi juga kepada organisasi pembina atlit. Atlit juga diharapkan tidak hanya mengejar bonus sehingga bisa pindah dari provinsi satu ke provinsi lain”.

Menurut Sinoeng Nugroho, “penghargaan perlu diberikan kepada atlit dan mantan atlit, pelatih dan mantan pelatih. Khususnya pelatih tingkat dasar”.

Wakil Kemenpora, menyatakan, “perekrutan atlit sebagai ASN telah dilakukan, dan ditempatkan di pusat dan daerahnya masing-masing. Penghargaan atlit tidak hanya diberikan oleh pusat, tetapi oleh daerah, BUMN, dan BUMD”.

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES, Tandiyo Rahayu, “atlit perlu ijazah yang memadai sehingga saat ikut ASN minimal menempati golongan III. Perlu juga jatah beasiswa Bidik Misi untuk atlit berprestasi”.

Ketua KONI Jawa Tengah, Subroto, “atlit terjebak bonus. Istilah ini kurang tepat, tetapi tali asih. Atlit itu sama dengan tentara yang memungkinkan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Atlit bisa diangkat ASN P3K”.

Anggaran
Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno mengatakan, “perlu penganggaran yang memadai untuk olahraga sehingga menghasilkan peningkatan prestasi”.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Sinoeng Nugroho, menyatakan, “untuk memenuhi fasilitas dan penghargaan atlit yang ideal, terbentur masalah kapasitas dan prioritas daerah, anggaran Pemda masih kecil, sehingga perlu dukungan APBN dan swasta. Tetapi, peran swasta belum maksimal”.
Mirati Dewaningsih, dari Maluku, mengingatkan terkait fasilitas, bahwa, “sesudah ada fasilitas olahraga, kebanyakan daerah lemah dalam pemeliharaan”.

Subroto, “tidak ada CSR untuk olahraga dalam regulasi, sehingga banyak perusahaan yang ingin membantu terbentur regulasi tersebut”.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Padmaningrum, menjelaskan, “Jateng sedang membangun Sekolah Keberbakatan Olahraga setingkat SMA yang akan beroperasi pada 2021. Siswa diberi makan dan minum gratis. Ini akan menjadi SKO pertama di Indonesia. Sampai saat ini sudah pembangunan lantai 4, dan penyusunan kurikulum”.***