Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Tumpukan Sampah di Pesisir Marunda Kepu Dibersihkan
2
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
Olahraga
13 jam yang lalu
Regional Sumatera Mandiri 3X3 Indonesia Tournament Meriah dan Seru, Terima Kasih Medan!
3
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
Olahraga
10 jam yang lalu
Kadispora DKI Optimistis Timnas U-23 Indonesia Raih Tiket ke Olimpiade 2024 Paris
4
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
Olahraga
11 jam yang lalu
La Paene Masara : Menyedihkan Nasib Tinju Amatir Indonesia
5
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
Olahraga
10 jam yang lalu
Shin Tae-yong Optimistis Indonesia Tumbangkan Irak
6
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Olahraga
10 jam yang lalu
Pemprov DKI Adakan Nobar Indonesia Lawan Irak di Piala Asia U 23
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Legislator Komisi VIII Menilai, Data Masih jadi PR Kemensos

Legislator Komisi VIII Menilai, Data Masih jadi PR Kemensos
Kamis, 06 Februari 2020 17:05 WIB
JAKARTA - Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai salah satu program Pemerintah lewat Kementerian Sosial terbukti ampuh mengurangi angka kemiskinan secara nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Badan Pusat Statistik dalam Rapat Panja Verifikasi-Validasi Data Kemiskinan di Komisi VIII DPR,  Kamis (6/2/2020).

Rapat sendiri dihadiri sejumlah Anggota Panja Verifikasi-Validasi Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, dan juga Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil.

"Bansos sebagai komponen utama menanggulangi keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar, ternyata ampuh menurunkan angka kemiskinan. Ini catatan penting bagi kami, bagaimana agar BPNT tersebut bisa terus berjalan dengan perbaikan untuk mendorong ketepatan sasaran maupun kualitas bantuannya" ujar Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina dalam keterangan tertulisya.

Selly juga memberikan catatan dalam Rapat Panja ini.

"Soal Data Terpadu Kemiskinan tentunya menjadi titik tolak penting bagi kita menentukan kebijakan bagi penanggulangan kemiskinan sesuai amanat UU no 13 tahun 2011. Saya rasa Kemensos perlu pemantapan data itu. Kalau perlu Anggaran untuk penguatan Basis Data Terpadu ditingkatkan. Toh dari Data Kemensos tersebut akhirnya jadi rujukan juga untuk Kebijakan di Kementerian yang lain" tambah legislator perempuan dapil Jawa Barat VIII ini.

Mantan Bupati Cirebon ini termasuk didalam Panja Verifikasi - Validasi Kemiskinan Komisi VIII DPR.

Panja itu bertujuan untuk memastikan proses verifikasi dan validasi data kemiskinan bisa berjalan sesuai amanat Undang-Undang agar tercipta percepatan penanggulangan kemiskinan yang hasilnya adalah penurunan tingkat kemiskinan secara nasional.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, Politik, Pemerintahan, GoNews Group
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/