Tak Cukup Bukti, Laporan PSI ke KPK Soal Dugaan Korupsi Proyek Revitalisasi Monas Ditolak KPK

JAKARTA - Staf Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tim advokasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta untuk melengkapi berkas laporan dugaan korupsi dalam proyek revitalisasi Monas.

Dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, tim advokasi PSI mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan untuk melaporkan dugaan korupsi proyek revitalisasi Monas, Kamis siang (23/1).

Empat anggota tim advokasi PSI langsung masuk ke Ruang Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk membuat laporan. Namun, 40 menit kemudian mereka sudah keluar dari ruang pelaporan tersebut.

Ternyata, laporan mereka belum bisa diproses lantaran kekurangan bukti-bukti pendukung lainnya. "Tadi masih ada berkas yang harus dilengkapi. Belum ada (surat tanda terima laporan) karena masih ada dokumen yang harus dilengkapi yaitu dokumen kontrak," ucap anggota tim advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1).

Menurut Patriot, PSI melihat ada ketidakjelasan asal-usul kontraktor proyek revitalisasi Monas yang digarap oleh PT Bahana Prima. Mereka menilai alamat Kantor PT Bahana Prima tidak jelas, lantaran berada di sebuah gang di kawasan permukiman. Bahkan, mereka mengaku menemukan PT Bahana Prima menyewa kantor visual yang berlokasi di Jalan Nusa Indah No. 33, Ciracas, Jakarta Timur sesuai dengan alamat yang tercantum di website lpse.jakarta.go.id.

"Kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktornya itu. Kenapa ke KPK? Ya karena jelas ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara. Setelah ini kita dalami juga temuan tim tadi, juga ada hasil diskusi," katanya.***